Sabtu , 08 Febuari 2025 ,--
KOTA -- BEKASI ,--
Kota Bekasi -- Persoalan penahanan ijazah oleh sekolah swasta di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan, sebanyak 20.000 siswa yang hingga kini belum menerima dokumen penting tersebut karena orang tua mereka belum melunasi kewajiban pembayaran kepada sekolah.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia Sidik, menilai bahwa masalah ini bukan sekadar perkara tunggakan, melainkan sistem pendidikan yang perlu diperbaiki.
Menurutnya, penahanan ijazah hanya akan memperburuk keadaan dan tidak menyelesaikan masalah.
"Ketika anak-anak tidak diberikan ijazah, mereka tetap bisa bekerja tanpa itu. Jadi, apakah dengan menahannya sekolah akan mendapat pembayaran? Tidak juga," katanya.
Ia menegaskan bahwa inti permasalahan bukan hanya di hilir, tetapi harus dilihat dari hulu, yakni sistem pembiayaan sekolah swasta yang masih membebani masyarakat. Lebih jauh, Adelia mempertanyakan peran BMPS dalam menyikapi kondisi ini.
"Kalau memang BMPS menolak untuk menyerahkan ijazah, apakah kita mau melihat ini sebagai pertentangan antara BMPS dan pemerintah? Saya rasa bukan itu yang kita inginkan," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sekolah swasta mendapat bantuan dana dari pemerintah, sehingga penahanan ijazah dinilai tidak etis."Kalau sudah menerima bantuan, ya jangan ditahan.
Kalian punya hak apa untuk menahan ijazah anak-anak?" tegasnya. DPRD Kota Bekasi, menurut Adelia, telah berulang kali mengimbau agar ijazah segera diberikan kepada siswa. Bahkan, pihaknya siap membantu mediasi antara sekolah dan orang tua murid untuk mencari solusi terbaik.
"Kami tidak ingin ada konflik. Kalau butuh mediasi, kami siap memfasilitasi. Yang penting, anak-anak tidak dirugikan," ungkapnya.
Ia juga mengajak DPRD Provinsi untuk turun langsung membantu menyelesaikan masalah ini."Kami di DPRD Kota Bekasi hanya bisa menangani hingga jenjang SMP.
Untuk SMA, itu ranah provinsi. Jadi, kami butuh kolaborasi agar masalah ini tidak terus berlarut-larut," katanya. Persoalan penahanan ijazah di sekolah swasta ini menjadi bukti bahwa masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan.
Diharapkan, dengan sinergi antara DPRD, pemerintah, dan sekolah, solusi yang adil bagi semua pihak dapat segera ditemukan.
( Anton . Igama )
Red : GM ,.SBN.
