Wiwiek Hargono Buka Pelatihan Metode Yassir bagi Guru PAUD, Tanamkan Kecintaan terhadap Al-Qur’an Sejak Dini

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Selasa 03 November 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Bunda PAUD Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, membuka kegiatan Pelatihan Metode Yassir bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan di SD Negeri Jakasetia 3, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (2/11/2025).

Kegiatan ini merupakan salah satu inisiatif Wiwiek Hargono selaku Bunda PAUD sekaligus Ketua TP PKK Kota Bekasi dalam mendorong penguatan pendidikan karakter dan keagamaan bagi anak-anak sejak usia dini. 

Melalui pelatihan ini, para guru PAUD diberikan pembekalan mengenai metode pembelajaran Al-Qur’an yang lebih menarik, menyenangkan, dan mudah diterapkan kepada anak-anak.Metode Yassir menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan unsur menyanyi dan pengenalan ayat-ayat Al-Qur’an. 

Dengan cara tersebut, anak-anak diharapkan dapat lebih mudah mengenal, menghafal, serta memahami pesan dan makna yang terkandung dalam Al-Qur’an sesuai dengan tahapan perkembangan usianya.

Dalam sambutannya, Wiwiek Hargono menyampaikan bahwa pendidikan Al-Qur’an kepada anak-anak tidak seharusnya hanya berorientasi pada kemampuan membaca dan menghafal, tetapi juga perlu diiringi dengan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.“Melalui metode Yassir ini, kita ingin mengenalkan Al-Qur’an kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan, salah satunya melalui nyanyian. 

Harapannya, anak-anak tidak hanya pandai membaca dan mengaji, tetapi juga mulai mengenal serta memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur’an, sehingga nilai-nilainya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Wiwiek.

Menurutnya, penanaman nilai-nilai keagamaan perlu dilakukan sejak usia dini karena masa PAUD merupakan salah satu tahapan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan anak. 

Dengan pendekatan yang tepat, pembelajaran agama diharapkan tidak menjadi sesuatu yang sulit atau membosankan, melainkan dapat tumbuh menjadi bagian yang menyenangkan dalam keseharian anak..

Ia juga menekankan pentingnya peran guru PAUD sebagai pendidik sekaligus pendamping dalam memperkenalkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. 

Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan bagi para guru agar mampu menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik anak usia dini.

Melalui pelatihan Metode Yassir ini, Wiwiek berharap para guru PAUD dapat meneruskan pembelajaran tersebut di satuan pendidikan masing-masing, sehingga semakin banyak anak di Kota Bekasi yang mendapatkan kesempatan untuk mengenal Al-Qur’an sejak kecil.Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Bunda PAUD Kota Bekasi bersama TP PKK Kota Bekasi dalam mendukung pendidikan anak yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademis, tetapi juga membangun fondasi moral, spiritual, dan karakter yang kuat sebagai bekal generasi penerus Kota Bekasi.

( Reporter : RIANA SARI SBN )

         Editor : Geoffrey. M

Wiwiek Hargono Lantik Ketua Dekranasda Kecamatan, Perkuat Pemberdayaan dan Gali Potensi UMKM Lokal Kota Bekasi

SIMAK BERITA NEWS .COM,--

Selasa 03' November 2026 ,--

KOTA  -  BEKASI ,---

KOTA - BEKASI – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, melantik Ketua Dekranasda tingkat kecamatan se-Kota Bekasi dalam kegiatan apel pagi yang berlangsung di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (2/11/2026).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis Dekranasda Kota Bekasi dalam memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tingkat kecamatan. 

Melalui kepengurusan tersebut, diharapkan potensi usaha dan kerajinan lokal di setiap wilayah dapat lebih teridentifikasi, dikembangkan, serta mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.Ketua Dekranasda Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, menyampaikan bahwa keberadaan Ketua Dekranasda di setiap kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara Dekranasda tingkat kota dengan para pelaku usaha di lingkungan masyarakat.“Dengan adanya Ketua Dekranasda di setiap kecamatan, kami ingin lebih mudah menjangkau dan menemukan para pelaku usaha yang memiliki potensi di wilayahnya masing-masing. 

Kita ingin mengetahui produk-produk unggulan yang mereka miliki, baik di bidang kerajinan maupun berbagai jenis usaha lainnya, sehingga bisa kita dorong untuk berkembang dan memiliki nilai tambah,” ujar Wiwiek.

Ia menjelaskan, langkah tersebut tidak hanya berfokus pada pendataan UMKM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan kualitas produk agar mampu bersaing dan memiliki daya tarik lebih luas.

Menurutnya, Kota Bekasi memiliki beragam potensi usaha yang perlu digali dan diperkenalkan. 

Setiap kecamatan diharapkan mampu menemukan produk unggulan yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga ke depannya dapat menjadi ciri khas atau identitas produk lokal Kota Bekasi.“Kami ingin UMKM Kota Bekasi tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga memiliki kualitas, kreativitas, dan identitas. 

Harapannya, dari setiap kecamatan bisa muncul produk-produk unggulan yang memiliki nilai khas, sehingga masyarakat semakin mengenal hasil karya dan produk usaha dari Kota Bekasi,” tambahnya.

Wiwiek juga berharap para Ketua Dekranasda kecamatan dapat aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta berbagai pihak terkait untuk menjangkau pelaku usaha yang selama ini belum terakomodasi.

Melalui sinergi tersebut, Dekranasda Kota Bekasi berupaya menciptakan ekosistem UMKM yang lebih terarah, mulai dari penggalian potensi, pembinaan, peningkatan kualitas produk, hingga perluasan kesempatan promosi dan pemasaran.

Dengan terbentuknya kepengurusan Dekranasda di tingkat kecamatan, diharapkan semakin banyak potensi ekonomi kreatif dan kerajinan lokal yang dapat dikembangkan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen 

Dekranasda Kota Bekasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menghadirkan produk unggulan daerah yang mampu menjadi identitas dan kebanggaan Kota Bekasi.

( Reporter : RIANA SARI SBN )

       Editor : Geoffrey. M

Kajati Jambi Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi, Terima Langsung Tim Monev Komisi Informasi

Kajati Jambi Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi, Terima Langsung Tim Monev Komisi Informasi

SIMAK BERITA NEWS COM 

Selasa 03 November 2026

Jambi

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH, MH menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada Selasa (3/11/2026) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, didampingi Komisioner Zamharir, serta Tenaga Ahli .

Kedatangan tim Monev disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Sugeng Hariadi,SH.MH bersama Asisten Intelijen M. Husaini. SH. MH dan Kasi Penkum Noly Wijaya. SH. MH.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH.MH menegaskan komitmen jajaran Kejati untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan, kami berkomitmen untuk terus membuka akses informasi publik sesuai dengan ketentuan selain dari Informasi yang dikecualikan.

" Kami juga terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat maupun dari Komisi Informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik,” ujar Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH.MH.

Ia menambahkan, Kejati Jambi siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Komisi Informasi dalam pelaksanaan UU KIP untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kajati Jambi yang menerima langsung kunjungan tim Monev tahun 2026. Pertama, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Kajati dan Asisten Intelijen. Semoga bisa terus berkolaborasi dengan Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi,” ujar Taufiq.

Ia menjelaskan, kegiatan Monev KIP merupakan agenda tahunan Komisi Informasi sebagaimana diatur pada pasal 59 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan tujuan untuk menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU KIP. 

Ia menambahkan, Kejati Jambi telah tahun ketiga mengikuti kegiatan Monev KIP dan pada tahun 2025 lalu berhasil meraih predikat Informatif. 

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Intelijen Kejati Jambi M. Husaini.SH.MH turut memaparkan teknis pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kejati Jambi.  

" kami akan terus berkomitmen menjalankan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Tinggi Jambi. Saat ini, 

fasilitas layanan informasi sudah terintegrasi di PTSP, melalui website resmi, layanan WhatsApp dan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik,” ungkapnya.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi penerangan hukum Kejati Jambi Noly Wiyaya SH MH Ketika di konfirmasi Melalui Sambungan WhatsApp Selasa 03/11/2026

" Ya benar hari ini ada kunjungan visitasi Monev KIP 2026," Jelas Noly Wiyaya SH MH 

Lanjut Noly Wiyaya SH MH Mengatakan Bahwa Kunjungan visitasi Monev KIP 2026 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Komisi Informasi dan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

" Semoga Sinergitas Antara Kejati Jambi dan Komisi informasi publik (KIP) Memperkuat kerja Sama dalam Rangka Memberikan Pelayanan informasi Transparan , Terbuka , guna kepentingan Masyarakat," tutur nya 

Biro Jambi YN 

Editor Geofrey M

Kajati Jambi Dukung Program News Room Jaga Desa SMSI Jambi, Perkuat Sinergi Dan Kawal Tata Kelola Pemerintahan Desa

Kajati Jambi Dukung Program News Room Jaga Desa SMSI Jambi, Perkuat Sinergi Dan Kawal Tata Kelola Pemerintahan Desa 

SIMAK BERITA NEWS COM 

Selasa 03 November 2026

.    Kajati Jambi Sugeng Hariadi SH MH 

Jambi 

Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH, MH menghadiri Pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Jambi resmi dilantik, Senin (2/11/2026), di Rumah Dinas Gubernur Jambi

Pelantikan dilakukan Ketua Umum News Room Jaga Desa Pusat yang juga Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, SH, MH selaku Dewan Pembina, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H, Asintel Kejati Jambi.

Hadir pula Sekretaris Jenderal SMSI Pusat H. Makali Kumar, Ketua ABPEDNAS Provinsi Jambi Adhi Putra Siaga beserta jajaran, Ketua PWI Provinsi Jambi H. Ridwan Agus Depati, Direktur Pengembangan SMSI Pusat Dhea Virza, Ketua PWI Kota Jambi Irwansyah, serta perwakilan kantor berita Antara, TVRI dan RRI.

Pelantikan juga Hadir para ketua SMSI kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Ketua Forum Pemimpin Redaksi, sejumlah kepala desa, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Firdaus menjelaskan News Room Jaga Desa dibangun melalui sistem jejaring terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Jaringan tersebut diharapkan mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di desa melalui media monitoring, sehingga dapat dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

“Dari News Room Pusat, ada koordinator Pokja News Room di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota. Program ini dibentuk untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa agar tidak sampai masuk ke ranah hukum,” ujar Firdaus.

Ia menegaskan, keberadaan News Room Jaga Desa bukan untuk menakut-nakuti kepala desa maupun perangkat desa. Sebaliknya, program ini hadir untuk memberikan saran, edukasi, dan informasi yang dapat membantu mengoptimalkan pembangunan desa bersama pihak Kejaksaan.

Menurut Firdaus, berbagai informasi dan persoalan yang berkembang di desa nantinya terhubung dalam sistem nasional melalui jaringan Pokja News Room Jaga Desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik pelantikan tersebut. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung keberadaan News Room Jaga Desa agar program pembangunan di desa berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Al Haris menilai program pembangunan desa perlu diawasi dan dijaga agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan dalam pengelolaan. Karena itu, edukasi kepada kepala desa dan perangkat desa juga menjadi hal penting.

“Kita menyambut baik. Semoga dengan telah dilantiknya pengurus News Room Jaga Desa, pembangunan di desa dapat diawasi dan diluruskan bila ada yang salah. Yang paling nyata perlu diawasi dan dibina yakni pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Al Haris.

Sementara itu.

Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH,MH dalam kata sambutannya menilai News Room Jaga Desa dapat membantu Kejaksaan memperoleh informasi langsung dari lapangan, terutama terkait persoalan, kendala, perkembangan, maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Menurut Sugeng, keberadaan jejaring informasi ini penting untuk memperkuat kolaborasi antara media, ABPEDNAS, dan Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.

Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH.MH menyebut di Provinsi Jambi terdapat dua lokasi yang memiliki Kacabjari, yakni Nipah Panjang di Tanjabtim dan Muara Tembesi di Batang Hari. Karena itu, jaringan News Room Jaga Desa diharapkan dapat membantu memperluas arus informasi mengenai kondisi dan kebutuhan desa.

" Saya mengapresiasi pelantikan Pokja News Room Jaga Desa SMSI Jambi.serta kelompok kerja Agar dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pendampingan dan literasi hukum bagi aparatur desa, mencegah penyimpangan pengelolaan dana serta aset desa, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan," Tutur nya

                   Foto bersama

Ketua News Room Jaga Desa SMSI Provinsi Jambi, Mukhtadi Putranusa, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut di Provinsi Jambi.

Ia menegaskan, amanah tersebut bukan sekadar jabatan atau struktur organisasi, melainkan tanggung jawab bersama untuk ikut menjaga desa, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong pembangunan desa yang lebih baik.

Menurut Mukhtadi, desa memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Berbagai program pemerintah dijalankan dari desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga penguatan ekonomi.

Karena itu, desa membutuhkan pendampingan, pengawasan, dan informasi yang benar.

News Room Jaga Desa diharapkan mengambil peran melalui kekuatan jaringan media yang dimiliki SMSI.

“Dengan kekuatan jaringan media tersebut, kami siap menjadikan News Room Jaga Desa sebagai pusat informasi, edukasi, dan publikasi berbagai program pembangunan desa di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi,” ujar Mukhtadi.

Ia mengatakan, informasi mengenai program Jaga Desa harus sampai kepada masyarakat, tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Di sisi lain, kepala desa dan perangkat desa juga harus mendapatkan pemahaman yang benar mengenai aturan, sehingga dapat bekerja dengan tenang selama menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang terbuka tentang pembangunan dan penggunaan dana desa. Inilah keseimbangan yang ingin kita bangun,” katanya.

Mukhtadi juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jambi, Kajati Jambi, Ketua SMSI Pusat beserta jajaran, serta Ketua ABPEDNAS Provinsi Jambi dan seluruh pengurus yang telah mendukung terbentuknya News Room Jaga Desa di Jambi.

Ia berharap organisasi tersebut menjadi wadah kolaborasi yang mampu memperkuat hubungan antara media, pemerintah desa, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

“Membangun desa bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga desa juga bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Media pun memiliki tanggung jawab untuk ikut merawat desa melalui informasi yang sehat, mencerdaskan, dan membangun,” pungkasnya.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wiyaya SH membenarkan bapak Kajati Jambi Sugeng Hariadi SH MH menghadiri pengukuhan pengurus kelompok kerja( Pokja) News Room jaga desa serikat media siber Indonesia propinsi Jambi di Aula Rumah dinas Gubernur," Jelas Noly Ketika di Konfirmasi Melalui Percakapan WhatsApp 03/11/2026

Selain itu Lanjut Noly Wiyaya SH MH 

Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan konsultan bagi pemerintah desa.

 

"Melalui Pendekatan preventif diharapkan agar dapat mampu mencegah dari ada nya penyimpangan dalam tata kelola keuangan dan aset desa sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas, Akuntabel," Cetus nya 

Biro Jambi YN

Editor Geofrey M

PB Porprov XV Jabar 2026 Apresiasi Kepedulian Masyarakat, Terhadap Materi Desain Komunikasi Visual

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 03 November 2026',--

KOTA. -  BEKASI,--

KOTA - BEKASI, Panitia Besar (PB) Porprov XV Jawa Barat 2026 mengapresiasi perhatian dan masukan masyarakat terhadap materi publikasi Porprov, termasuk salah satu desain grafis yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). 

Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dalam menjaga kualitas informasi dan identitas visual penyelenggaraan.Untuk mendukung kebutuhan publikasi, Tim Multimedia dan Marketing Communication (Marcomm) PB Porprov telah menyediakan desain resmi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh panitia pelaksana (panpel) cabang olahraga maupun pihak terkait. 

File sumber (raw material) dapat diakses melalui koordinasi dengan bidang tersebut.Ketersediaan desain resmi ini diharapkan dapat memudahkan stake holder melakukan pengembangan desain dan produksi publikasi sekaligus menjaga keseragaman identitas visual serta ketepatan informasi Porprov XV Jawa Barat 2026.

PB Porprov mengajak seluruh panpel dan pihak terkait untuk berkoordinasi dengan Bidang Media dan Marcomm sebelum memproduksi, menerbitkan, atau memasang materi publikasi. Koordinasi tersebut juga mencakup penyesuaian desain dan pemanfaatan teknologi agar hasilnya tetap selaras dengan acuan resmi.

Untuk memastikan status persetujuan suatu materi publikasi, panpel maupun pihak terkait dapat melakukan konfirmasi kepada Bidang Media dan Marcomm. Langkah ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama serta memudahkan pengecekan dan penyempurnaan materi apabila diperlukan.PB Porprov menghargai kontribusi seluruh pihak dalam menyemarakkan Porprov XV Jawa Barat 2026. 

Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, publikasi diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan serta menghadirkan informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat.Bidang Media dan MarcommPB Porprov XV Jawa Barat 2026 Kota Bekasi.

( GEOFFREY. MAKSURILLA )

     Editor : Geoffrey . M.

Perkuat Sinergi Pencegahan Stunting, DPPKB Merangin Gelar Monev TPPPS di Pangkalan Jambu, Sungai Manau, dan Renah Pembarap

Perkuat Sinergi Pencegahan Stunting, DPPKB Merangin Gelar Monev TPPPS di Pangkalan Jambu, Sungai Manau, dan Renah Pembarap 

SIMAK BERITA NEWS COM ,--

Selasa 03 November 2026 ,--

Merangin Jambi,--

Bangko ,

Dalam upaya memperkuat pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, dan Pangkalan Jambu.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memastikan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi capaian, pelaporan, serta koordinasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas PPKB Merangin, Ns.Khaidir,.S.Kep menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh unsur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui aksi konvergensi.

Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama karena menyangkut kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi penerus kedepan. 

"Penanganan dan penurunan stunting ini harus kita kerjakan bersama-sama dengan satu tujuan, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Inilah yang dinamakan aksi konvergensi," ujar NS Khaidir,.S.Kep, Selasa, (03/11/2026).

Khaidir berharap seluruh pihak terus bergerak dan meningkatkan komitmen dalam menekan angka stunting. Bahkan, jika memungkinkan, angka stunting di Kabupaten Merangin dapat ditekan hingga nol.

"Kenapa stunting harus kita turunkan? Karena kita ingin generasi kedepan yang sehat dan cerdas. Jangan sampai anak-anak kita mengalami kekurangan gizi. Ini menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Sementara itu, Camat Pangkalan Jambu, Dwi Cahyo, menyampaikan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, kader, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan di tingkat desa.

Menurutnya, program penanganan stunting telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Hal tersebut juga terlihat dari dukungan pemerintah desa melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penurunan stunting.

Bahkan, di tengah kondisi anggaran dana desa tahun 2026 yang mengalami pengurangan, pemerintah desa tetap diharapkan memberikan dukungan terhadap program penanganan stunting.

"Ini membutuhkan peran kita bersama. Tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja sendiri. Masyarakat dan kader juga harus terlibat. Walaupun kondisi dana desa berkurang untuk Kopdes, kita berharap dukungan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting tetap menjadi perhatian,"sebutnya.

Dwi Cahyo juga mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi atau kesehatan semata. Ada berbagai faktor non-gizi yang turut memengaruhi, seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, serta tingkat pengetahuan dan edukasi masyarakat.

"Oleh sebab itu, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemahaman tentang pencegahan stunting semakin baik,"ucapnya. 

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat delapan desa yang masuk kategori hijau dalam hal penginputan data. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama antara operator desa dengan masyarakat serta seluruh unsur terkait.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pemateri TPPPS, Abdul Malik, menjelaskan mengenai regulasi dan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.

Ia menyampaikan bahwa terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan aksi konvergensi. Jika sebelumnya pelaksanaannya lebih terpusat di tingkat kabupaten, kini pelaksanaan dan penguatan aksi konvergensi juga diarahkan pada tingkat kecamatan sehingga program dapat lebih menyentuh kelompok sasaran hingga ke desa.

Menurutnya, pelaksanaan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta Surat Edaran Gubernur Jambi terkait pelaksanaan aksi konvergensi TPPPS.

"Melalui mekanisme itu, kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting diharapkan dapat terencana dan teranggarkan dengan baik, baik kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana, serta dilaporkan melalui aplikasi Aksi Bangda,"jelasnya. 

Abdul Malik juga menjelaskan bahwa TPPS Kecamatan memiliki tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Hal serupa juga menjadi tanggung jawab TPPS di tingkat desa agar pelaksanaan program berjalan terarah dan berkesinambungan.

Dalam evaluasi capaian aksi konvergensi, disampaikan bahwa peringkat konvergensi Kecamatan Pangkalan Jambu berada pada posisi ke-8 dari 24 kecamatan di Kabupaten Merangin.

"Kita harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat,"katanya. 

Selain itu ia berharap ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam hal pelaporan melalui aplikasi yang perlu lebih dioptimalkan.

"Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjadi perhatian penting. Pendampingan harus terus ditingkatkan terhadap kelompok sasaran, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan hingga bayi di bawah dua tahun (baduta),"tuturnya. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, DPPKB Merangin berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, serta seluruh unsur terkait semakin kuat.

Dengan kerja bersama, dukungan anggaran, peningkatan kualitas pelaporan, dan pendampingan yang tepat sasaran, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Merangin diharapkan semakin optimal.

"Komitmen bersama ini menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi Merangin yang sehat, cerdas, berkualitas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,"pungkasnya. 

( Reporter L Mila SBN )

   Editor Geofrey M 

Wakil Wali Kota Bekasi Hadiri Pembukaan Cabor Paramotor Porprov XV Jawa Barat, Dorong Sportivitas dan Prestasi Atlet

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 03 November 2026 ,--

KABUPATEN  -  BEKASI ,--

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri pembukaan cabang olahraga (cabor) paramotor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat yang berlangsung di Lapangan Merah, Desa Lembangsari, Kabupaten Bekasi, Senin (2/11/2025).

Kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat, sekaligus wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan olahraga dirgantara dan peningkatan prestasi atlet.Pembukaan pertandingan cabor paramotor ini diikuti sejumlah kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. 

Di antaranya Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, serta Kabupaten Subang yang siap berkompetisi untuk meraih prestasi terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi beserta jajaran. Turut hadir Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, para Ketua KONI kabupaten dan kota, pengurus paramotor dari berbagai daerah, Ketua Komite Microlight, serta Ketua Paramotor Indonesia.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah unsur TNI Angkatan Udara, di antaranya Komandan Lanud Sulaiman, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Komandan Lanud Kalijati, Komandan Lanud Wiriadinata, Komandan Lanud Atang Sendjaja, dan Komandan Lanud Husein Sastranegara, serta Ketua FASI Provinsi Jawa Barat.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kompetisi paramotor dalam rangkaian Porprov XV Jawa Barat. 

Menurutnya, ajang olahraga tingkat provinsi ini tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat semangat kebersamaan antardaerah."Porprov merupakan momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, kerja keras, dan hasil dari proses latihan yang selama ini dijalani. 

Kami berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan penampilan terbaiknya," ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ia juga menilai cabang olahraga paramotor memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan karena membutuhkan keterampilan, kedisiplinan, keberanian, serta kemampuan teknis yang tinggi. 

Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan."Melalui kompetisi ini, kita berharap lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah, bahkan melangkah hingga ke tingkat nasional dan internasional. 

Pemerintah Kota Bekasi tentu mendukung upaya pembinaan olahraga yang mampu melahirkan generasi atlet unggul dan berdaya saing," tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kontingen untuk menjadikan Porprov XV Jawa Barat sebagai ajang memperkuat persatuan, menjaga kebersamaan, dan membangun semangat kompetisi yang sehat.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan sebuah kejuaraan tidak semata-mata diukur dari perolehan medali, tetapi juga dari terciptanya suasana pertandingan yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

Pemerintah Kota Bekasi berharap keikutsertaan atlet dalam ajang Porprov XV Jawa Barat dapat memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga di daerah.

Dengan demikian, penyelenggaraan kompetisi paramotor ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antardaerah dalam memajukan dunia olahraga di Jawa Barat.

( GEOFFREY . MAKSURILLA )

     Editor : Geoffrey .M