Terima Kunjungan DPRD Kota Banjarbaru Plh Wali Kota Harris Bobihoe Bahas Peningkatan PAD

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamu 04 Juni 2926:,--

KOTA -- BEKASI,--

KOTA - BEKASI - Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan . 

Di ruang rapat Pendopo Wali Kota Bekasi, Komplek Pemkot Bekasi.

Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.



Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota Harris Bobihoe didampingi oleh beberapa Dinas yang berkaitan. Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan PAD di daerah masing-masing.



Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan agenda kunjungan kerja DPRD Kota Banjarbaru. 



Pembahasan tersebut mencakup pariwisata dan raperda pajak daerah dan retribusi Kota sebagai bagian dari penguatan pendapatan daerah.



Selain itu, rombongan juga berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. 

Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi daerah.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. 

Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

( GEOFFREY . M )

Plh Wali Kota Harris Bobihoe : Galang Sinergi Sukseskan Visi Kota Bekasi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 04 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

KOTA - BEKASI - Sebagai upaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mensukseskan visi Kota Bekasi.

Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe berdiskusi pagi bersama para camat di ruang rapat wakil wali kota, 

komplek pemkot Bekasi. Diskusi bersama bertujuan untuk mendorong agar camat beserta jajaran diwilayah mampu bertransformasi pada pelayanan yang lebih responsif, cepat dan akuntabel.

Dalam arahannya, Plh Wali Kota Harris Bobihoe menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sebagai momentum penting agar Camat beserta jajaran lebih meningkatkan  pelayanan dan dapat merespon lebih cepat setiap persoalan yang ada di wilayahnya sebagai tuntutan utama dalam pelayanan publik saat ini, 

Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi di dalam setiap kegiatan.“Saat ini setiap persoalan yang ada sudah sangat baik diselesaikan oleh Bapak Camat dan Bu Camat, tetapi saya juga mengingatkan supaya tertib juga dalam administrasi, kegiatan yang akan dan sudah selesai juga harus dituangkan dalam catatan administrasinya,” ujar Plh Wali Kota Harris Bobihoe.

Ia juga menjelaskan, bahwa para pemangku jabatan ditingkat wilayah merupakan garda terdepan untuk mensukseskan segala program, visi dan misi Kota Bekasi.“Karena semua program maupun visi misi kami akhirnya pelaksanaannya ada di para pimpinan wilayah yang langsung berdekatan dengan masyarakat kita. 

Diharapkan bapak dan bu Camat menjadi garda terdepan dalam membantu mensukseskannya,” kata Plh Wali Kota Harris Bobihoe

Selain itu, Ia turut mengapresiasi peran Camat yang telah mendukung mensukseskan program dan memberikan kinerja terbaiknya. 

( GEOFFREY . M )

MBG Dikotori Korupsi: Jangan Biarkan Makanan Anak Bangsa Menjadi Bancakan

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Kamis 04 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

Oleh: Ade Muksin S H, Ketua PWI Bekasi Raya Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik menyambutnya dengan harapan besar. 

Program ini bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan investasi masa depan bangsa untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Namun harapan itu kini tercoreng.Penetapan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. 

Ketua PWI Bekasi Raya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Ade Muksin S.H

Lebih menyakitkan lagi, dugaan penyimpangan itu terjadi pada program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

Jika benar terjadi mark up, konflik kepentingan, pengaturan mitra, hingga penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diungkap penyidik, maka yang dirampok bukan hanya uang negara. Yang dirampok adalah hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan bergizi yang layak..

 Ketua BGN ( MBG ) Dadan Hindayana yang Terpidana Kasus Korupsi.

Korupsi pada proyek infrastruktur saja sudah menyakitkan. Korupsi pada sektor pendidikan dan kesehatan lebih kejam. 

Namun korupsi pada program makan anak sekolah adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih memprihatinkan karena menyasar generasi masa depan bangsa.

Kasus ini juga harus menjadi alarm nasional. Jangan sampai publik beranggapan bahwa korupsi hanya terjadi di pusat. 

Dengan anggaran yang sangat besar dan jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah, potensi penyimpangan harus diawasi secara serius. Pemerintah, aparat penegak hukum, auditor negara, media, dan masyarakat sipil harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan beberapa orang. Yang lebih penting adalah membongkar sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi. 

Siapa yang menikmati keuntungan? Siapa yang melindungi? Siapa yang memperoleh manfaat dari pengaturan proyek tersebut? Semua harus diungkap secara terang benderang.

Sebagai insan pers, kami memandang kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah ujian moral bagi bangsa. 

Apakah Indonesia sungguh-sungguh ingin membangun generasi emas, atau justru membiarkan program yang diperuntukkan bagi anak-anak menjadi ladang bancakan segelintir oknum.

Kita berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau posisi strategis tertentu.

Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi. 

Mereka tidak boleh menjadi korban keserakahan orang dewasa.Korupsi terhadap program makan bergizi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara. Ini adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia. 

( GEOFFREY. M )

Nomor: PR – 182/003/K.3/Kph.3/06/2026Tim Penyidik Tetapkan 3 Tersangka Eks Pimpinan Lembaga BGN

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Rabu 04 Juni 2926 ,--

JAKARTA,--

Perkara Penyimpangan Tata Kelola Makan Bergizi GratisRabu 3 Juni 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka 

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.

Adapun ketiga orang tersangka tersebut yakni:Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional.Tersangka SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Kasus posisi dalam perkara ini yaitu: Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan

 Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN; 

Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. 

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. 

Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;

Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up ,

;Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.Para Tersangka dijerat dengan pasal:Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba 

Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan..Jakarta, 3 Juni 2026Plh. KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUMMOCHAMAD JEFFRY, S.H., M.Hum.Kete 

( GEOFFREY. M )

Pesan Plh Wali Kota Harris Bobihoe Kepada Lulusan SMPN 35 Kota Bekasi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 04:Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

KOTA - BEKASI - Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri acara pelepasan siswa-siswi Kelas IX SMPN 35 Kota Bekasi. Kehadiran orang nomor dua di Kota Bekasi itu disambut semangat dan hangat oleh para siswa yang hadir. 

Kegiatan berlangsung di Lingkungan Sekolah SMPN 35.

Kegiatan ini dihadiri oleh para siswa, guru, orang tua, serta tamu undangan sebagai bentuk apresiasi atas kelulusan dan perjuangan siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.  

Dalam sambutannya, Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah berhasil lulus. 

Apa yang hari ini kalian raih adalah buah dari kerja keras dan semangat belajar selama 3 tahun. 

Semoga pengalaman di SMPN 35 Kota Bekasi menjadi bekal berharga untuk jenjang pendidikan selanjutnya. 

Ia juga mengapresiasi jajaran civitas akademika SMPN 35 Kota Bekasi atas dedikasinya dalam mendidik generasi muda serta peran orang tua dalam mendukung kesuksesan anak-anak mereka. 

 Ia juga berpesan agar para siswa tidak berhenti belajar dan memilih jenjang pendidikan lanjutan sesuai minat. 

Teruslah belajar dan diskusikan dengan orang tua serta guru untuk menentukan pilihan terbaik, baik SMA, MA, maupun SMK. Dirinya sangat berharap momen ini tidak hanya seremonial, tetapi juga menjadi refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.“Momentum ini, sebagai semangat untuk ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kalian adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan. Doa kami menyertai kalian anak-anak ku,”tutup Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Dikesempatan itu, Plh Wali Kota bernyanyi bersama tim paduan suara SMPN 35. 

( Ade Sanjaya / Malau . SBN )

Plh. Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe Hadiri Pisah Sambut Kajati Jabar Pakuan Bandung

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 3Juni 2026 ,--

KOTA -- BANDUNG,--

¹

BANDUNG – Plh. Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri acara Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (2/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat. 

Selain itu, hadir pula para kepala instansi vertikal, pimpinan organisasi kemasyarakatan, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rektor perguruan tinggi, perwakilan BUMN dan BUMD, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta para Kepala Kejaksaan Negeri dari berbagai daerah.Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. 

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan lembaga tersebut mencerminkan eratnya sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di wilayah Jawa Barat."Atas nama Pemerintah Kota Bekasi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. 

Sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Jawa Barat." Ujar Plh. Wali Kota Bekas

iSelanjutnya, Dr. Hermon Dekristo dipercaya mengemban amanah baru sebagai Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 Pergantian jabatan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi dalam rangka memperkuat kinerja institusi kejaksaan di tingkat nasional."Harapannya tentu dengan kepemimpinan baru dapat meneruskan berbagai program dan capaian yang telah dirintis sebelumnya serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah." Lanjutnya

Kehadiran Plh. Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dalam acara tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur pemerintahan. 

Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta iklim pembangunan yang kondusif.Lebih lanjut, momentum pisah sambut ini juga menjadi simbol keberlanjutan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan. 

Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pihak menegaskan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan yang harmonis, produktif, dan konstruktif demi mendorong kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Jawa Barat di masa mendatang.

.( GEOFFREY. M )

Plh. Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Tegaskan Nilai Persatuan Bangsa. .

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Senin 1 Juni 2026 --

KOTA -- BEKASI ,--

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (1/6/2026). 

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, serta jajaran Pemerintah Kota Bekasi.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema tersebut menegaskan peran strategis Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia sekaligus menjadi inspirasi dalam mewujudkan perdamaian global..

Dalam amanatnya, Plh Wali Kota Bekasi menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. 

Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.“Pancasila adalah kekuatan pemersatu bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa.” Ujar Plh. Wali Kota BekasiIa juga mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan demikian, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dapat terus terjaga."Momentum Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Di tengah perkembangan global yang semakin dinamis, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai landasan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat karakter bangsa." Ujarnya.

Upacara tersebut juga menjadi simbol komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mendukung penguatan ideologi Pancasila. Melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.

Dengan terselenggaranya peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi berharap semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di kalangan masyarakat. 

Tidak hanya sebagai peringatan seremonial, momentum ini diharapkan mampu memperkuat tekad bersama dalam menjaga persatuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

( GEOFFREY . M )