Sabtu 25 Januari 2025 ,--
KOTA -- BEKASI ,--
Kota Bekasi - Harapan masyarakat mendapatkan pembangunan secara merata di Kota Bekasi, bagai mimpi belaka. Pasalnya banyaknya program pembangunan yang diusulkan lewat Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) jarang terealisasi.
Hal itu, karena peranan pemerintah dianggap bagai pisau 'tumpul' harus terkalahkan oleh Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Dampak banyaknya proyek yang dilahirkan lewat Pokir ini, mengakibatkan tidak meratanya pembangunan di wilayah Kota Bekasi.
Persoalan ini tak bisa ditampik, seperti data yang diperoleh harianbekasiplus.com, untuk pembangunan di wilayah Harapan Jaya, Bekasi Utara, sebagian besar lahir dari Pokir.
Sementara realisasi pembangunan dari Musrenbang hanya sebagian kecil saja.Beberapa pengurus RW di bilangan Harapan Jaya, merasa kecewa.
Dengan satu alasan, semua berdampak pada lingkungan yang tidak memiliki atau tidak dekat dengan anggota dewan."Bagaimana pembangunan mau merata kalo peran pemerintah sendiri lemah dan terkalahkan dengan peranan anggota dewan," kata Alfiyan, Ketua RW 001 Harapan Jaya.
Dikatakannya, pemerintah daerah, harusnya lebih berperan dalam upaya pemerataan pembangunan. Karena, katanya, dari Renja DBMSDA untuk 2025, jelas terlihat mayoritas pembangunan di wilayah Harapan Jaya, lahir dari Pokir.
Yang lebih miris lagi, ada berapa RW mendapatkan porsi pembangunan lebih banyak, ada yang mendapatkan empat titik, bahkan sampai tujuh titik pembangunan. "Untuk apa selalu digelar Musrenbang, jika hasilnya tetap dikuasai Pokir.
Percuma dong, Musrenbang hanya formalitas dan menghabiskan anggaran makan dan minum saja," katanya.Menurutnya, seharusnya pemerintah mulai dari kelurahan dan kecamatan menginventarisir prioritas pembangunan di setiap RW. Ini untuk pemerataan dan azas keadilan."Kalo memang Harapan Jaya harus maju dalam soal pemenuhan pembangunan, seharusnya mengedepankan pemerataan, bukan malah peranannya hilang, kalah dengan Pokir dewan," kilahnya.
Persoalan ini, banyak dirasakan oleh pengurus RW di Kelurahan Harapan Jaya, hanya saja kata Alfiyan, RW lain enggan bersuara di media."Saya bukan iri dengan RW lain yang banyak mendapatkan pembangunan, hanya saja prihatin terhadap peran pemerintah daerah, mulai dari kelurahan dan kecamatan, yang tidak punya kekuatan untuk membela kepentingan lingkungan masyarakatnya," imbuhnya.
Persoalan ini katanya, akan terus ada. Sehingga alasan pemerintah daerah akan memberikan pembangunan yang lebih baik dan melakukan pemerataan pembangunan, tidak akan tercapai dan hanya isapan jempol belaka. Karena, persoalan sudah berjalan sejak lama.
( GEOFFREY . M )
Red : GM ,. SBN.
