SIMAKBERITANEWS.COM
JUMAT 24/07/2020.
KPK tangkap 5 orang terkait Proyek fiktif Waskita Karya
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek fiktif di PT Waskita Karya, Kamis (23/7/2020) ini.
"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan lima tersangka selama 20 hari ini terhitung tanggal 3 Juli 2020 dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers,
Gedung Merah Putih KPK.
Kelima tersangka yang ditahan itu ialah mantan Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani (DS); Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana (JS); serta Wakil Kadiv II PT Waskita Karya, Fakih Usman (FU).
Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman (FR), dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS)
Fakih dan Yuly akan ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Fathur ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Desi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Jarot ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.
Para tahanan tersebut akan mengikuti isolasi mandiri terlebih dahulu dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.
Di samping itu, KPK juga menyita aset yang dimiliki para tersangka berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Yogyakarta.
Firli menuturkan, kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan mengerjakan proyek-proyek fiktif yang terjadi di Divisi II PT Waskita Karya antara tahun 2009-2015.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, total kerugian yang timbul akibat pekerjaan proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.
"Dengan dugaan terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi II PT Waskita Karya Persero yang kami sampaikan tadi melibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 202 miliar," ujar Firli.
Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1)
( ZULFAN Flora )
