PWI PUSAT BIDANG PP HUKUM PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan Soal Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

PWI PUSAT BIDANG PP HUKUM PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan Soal Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS   COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,,-
JAKARTA ,--

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Tindakan tersebut dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang datang menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pengaduan tersebut didasarkan pada Surat Keberatan PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Babel. 

Dalam surat itu, PWI Babel mempersoalkan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026 karena menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label "HOAX" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI". PWI Babel menegaskan bahwa pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik yang menurut mereka telah melalui proses peliputan, memiliki narasumber yang jelas, serta telah diupayakan konfirmasi dan verifikasi. PWI Babel juga meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB itu, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey."Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers," ujar Anrico.Rombongan 

PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media yang bersangkutan. 

Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila dibiarkan tanpa penyelesaian."Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. 

Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers," kata Fakhruddin.

Kedatangan rombongan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.Berawal dari Dugaan Kekerasan di Polsek SungailiatPolemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut.

Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul "Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat."Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan "HOAKS" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI".Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, 

Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi KepolisianMenanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.Polda menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel turut menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus DilindungiAnrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. 

Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum."Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Anrico.

Menurut dia, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. 

Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.Anrico menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi ketentuan etik.Penilaian terhadap kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers."Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. 

Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers," katanya.PWI Pusat 

Minta Kapolda Evaluasi Pelabelan HoaksAnrico meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda.

Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal."Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. 

Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati," tegas Anrico.Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tidak boleh mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.PWI Pusat 

Dalami Dokumen PengaduanDalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen terkait persoalan pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat memandang penting adanya komunikasi yang konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.Di sisi lain, PWI Pusat tetap menekankan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.Anrico berharap penyelesaian persoalan ini dapat mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers."Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. 

Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Anrico.

PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.---

( GEOFFREY. MAKSURILLA )
     Editor : Geoffrey .Mb.
KDM soal Kalimalang Diwujudkan Tri Adhianto melalui Destinasi Air WAKABE, Hari Ini Diresmikan

KDM soal Kalimalang Diwujudkan Tri Adhianto melalui Destinasi Air WAKABE, Hari Ini Diresmikan

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,--
KOTA. -  BEKASI --

KOTA - BEKASI – Wisata Air Kalimalang Bekasi Keren (WAKABE) resmi diresmikan oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rabu (18/11/2026).

Kehadiran WAKABE menjadi langkah baru Pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan potensi Kalimalang sebagai destinasi wisata air sekaligus ruang publik yang dapat dinikmati masyarakat.Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa pengembangan wisata air Kalimalang merupakan salah satu impian Kota Bekasi dalam menghadirkan destinasi wisata yang memiliki daya tarik tersendiri. 

Melalui WAKABE, masyarakat dapat menikmati keindahan Kalimalang dengan berbagai fasilitas, seperti speed boat dan perahu wisata yang dapat beroperasi secara bersamaan.Menurut Tri, 

Kalimalang memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan secara optimal. 

Ia ingin kawasan tersebut memiliki nilai tambah melalui pengembangan pariwisata, aktivitas ekonomi, hingga peluang transportasi air di masa mendatang.“Kalimalang memiliki potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya kita manfaatkan. 

Kita ingin mengubah cara pandang terhadap kawasan ini, dari yang selama ini dikenal sebagai jalur air menjadi ruang publik yang memiliki nilai wisata, ekonomi, dan bahkan fungsi transportasi,” ujar Tri.

Ia mengatakan, WAKABE merupakan langkah awal dari rencana pengembangan kawasan Kalimalang secara bertahap dan berkelanjutan.“Ke depan, kita ingin Kalimalang punya konektivitas yang lebih luas. 

Masyarakat bisa menikmati wisata air, pelaku UMKM mendapatkan peluang ekonomi, dan dalam jangka panjang kawasan ini juga berpotensi menjadi alternatif transportasi yang menghubungkan Bekasi hingga Jakarta. Tentu semua harus direncanakan dengan matang, memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Tri berharap pengembangan wisata air ini tidak berhenti pada kawasan yang telah diresmikan, tetapi dapat terus berkelanjutan hingga menjangkau wilayah Jakarta. 

Menurutnya, pengembangan tersebut juga berpotensi menjadi alternatif transportasi air yang dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas.Ia juga menyampaikan rencana pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan jembatan dan bendung yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi kawasan Kalimalang serta mendukung penataan wilayah ke depannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa gagasan menjadikan Kalimalang sebagai destinasi wisata sebenarnya telah muncul sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta. 

Saat berkunjung ke Kota Bekasi dan melihat kawasan Kalimalang di sekitar Mall Metropolitan, ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air. 

Kini, gagasan tersebut mulai diwujudkan melalui program WAKABE.Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga mencakup rencana pembangunan Kota Bekasi yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran transportasi, tetapi juga memperhatikan persoalan banjir, kebocoran infrastruktur, dan lingkungan.

Salah satu konsep yang disampaikan adalah penguatan transportasi publik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas di Jalan Kyai Haji Zainur Ali. Jalan tersebut juga memiliki nilai sejarah karena menggunakan nama salah satu pahlawan Kota Bekasi. 

Perencanaan pembangunan di kawasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.Dari sisi pendanaan, Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana pembangunan tersebut. 

Hal ini mengingat pembangunan berskala besar tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Kota Bekasi. 
.
Diperlukan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, termasuk koordinasi dengan kementerian terkait dalam proses perizinan.

Dukungan DPRD juga menjadi bagian penting dalam merealisasikan rencana pembangunan. Persetujuan dan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program tanpa menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Selain itu, dalam pembahasan tersebut turut disampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bekasi untuk tahun 2027 telah diselesaikan dan disahkan lebih awal dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.

Peresmian WAKABE menjadi salah satu langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan potensi kawasan Kalimalang. 

Melalui kolaborasi pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan berbagai pemangku kepentingan, Kalimalang diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata air yang produktif, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta menjadi identitas baru Kota Bekasi.

( GEOFFREY . MAKSURILLA )
     VEditor : Geoffrey .M .

Kota BekasiTri Adhianto Raih ABDI Awards 2026, Transformasi Digital Kota Bekasi Tuai Apresiasi

Kota BekasiTri Adhianto Raih ABDI Awards 2026, Transformasi Digital Kota Bekasi Tuai Apresiasi

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,--
JAKARTA ,--.

JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menerima penghargaan **ABDI AI Leadership Awards 2026** dalam rangkaian 9th DataGovAI Summit & Awards yang diselenggarakan Asosiasi Big Data & AI (ABDI), Rabu (18/11/2026). 

Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan komitmennya dalam mendorong transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta pengembangan Smart City di Kota Bekasi.

Penghargaan tersebut diberikan melalui kategori nominasi *Best Transformasi Digital, AI Public Service & Smart City Leadership
*, dengan tema “Kepemimpinan Visioner Wali Kota Bekasi dalam Transformasi Digital & Pemanfaatan AI untuk Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, dan Adaptif.”Apresiasi ini didasarkan pada penilaian dan analisis tim juri ABDI melalui pendekatan Open Source Intelligence (OSINT). 

Penilaian tersebut menghimpun berbagai informasi dari sumber terbuka, termasuk aktivitas media sosial dan pemberitaan di internet yang berkaitan dengan capaian serta inisiatif Pemerintah Kota Bekasi.Tri Adhianto menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk terus mempercepat transformasi digital dan menghadirkan inovasi yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.“Bagi kami, transformasi digital bukan semata-mata tentang penggunaan teknologi atau kecanggihan sistem. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi mampu mempermudah urusan masyarakat, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan membuat pemerintah lebih responsif terhadap persoalan yang dihadapi warga,” ujar Tri.

Menurutnya, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perubahan zaman.“Kita ingin membangun pemerintahan yang mampu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan AI dan teknologi digital harus diarahkan untuk membantu pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas kerja birokrasi, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin mudah dan cepat. 

Teknologi harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi simbol kemajuan,” tambahnya.Komitmen Tri Adhianto dalam mendorong transformasi digital diwujudkan melalui pengawalan berbagai kerja sama strategis, termasuk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), dalam penguatan integrasi sistem pemerintahan guna mempercepat digitalisasi layanan dan tata kelola birokrasi.

Melalui integrasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih terhubung, efektif, dan mampu memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.

Komitmen pengembangan kota cerdas juga diwujudkan melalui penyelenggaraan Kompetisi Ekosistem Kota Cerdas atau 

*SmartEco Bekasi Festival Tahun 2025*.Kegiatan ini melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan elemen masyarakat untuk berkompetisi serta menghadirkan inovasi dalam enam dimensi Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. 

Penerapan konsep Smart City diharapkan terus berkembang melalui kolaborasi, kreativitas, serta pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Dalam arah pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Tri juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. 

Mulai dari kemudahan mengakses layanan, kepastian proses administrasi, keterbukaan informasi, hingga kecepatan pemerintah dalam merespons pengaduan dan kebutuhan warga.“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan seberapa banyak aplikasi yang kita miliki, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita ingin Kota Bekasi terus berkembang menjadi kota yang modern, dengan pemerintahan yang terbuka, pelayanan yang berkualitas, dan teknologi yang benar-benar bekerja untuk kepentingan warga,” tuturnya.

Penghargaan ABDI AI Leadership Awards 2026 menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk terus memperkuat ekosistem digital dan inovasi pemerintahan.
.
Melalui pengembangan Smart City dan pemanfaatan teknologi yang semakin terintegrasi, Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan modern yang mampu menjawab tantangan masa depan serta mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang semakin nyaman dan sejahtera.


( GEOFFREY. MAKSURILLA )
    Editor : Geoffrey .M
Kota Bekasi Lepas Kontingen Atlet Yang Berjuang Di Laga Peparda Jawa Barat

Kota Bekasi Lepas Kontingen Atlet Yang Berjuang Di Laga Peparda Jawa Barat

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,--
KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA-BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe lepas kontingen atlet  untuk Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) 7 Tingkat Provinsi Jawa Barat. .

Kegiatan berlangsung di Pendopo Wali Kota Bekasi, Komplek Kantor Pemerintah Kota Bekasi..

Dalam sambutannya Wawali Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta bangga kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial yang mengemban amanah untuk berjuang dan mengharumkan nama Kota Bekasi.

Menurutnya, Peparda bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga empat tahunan semata, lebih dari itu, Peparda sebagai wadah pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menorehkan prestasi. Ajang ini simbol dari perjuangan, kegigihan, serta mental juara yang tak pernah menyerah pada keadaan.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjut Wawali Harris Bobihoe mengatakan sangat menyadari dedikasi, keringat dan waktu yang telah dicurahkan saat menjalani pemusatan latihan, apapun kondisi dan tantangan hari ini para atlet telah ada di gerbang pembuktian untuk berjuang menggapai prestasi di ajang yang tidak kalah bergengsi tingkat provinsi.

Diakhir sambutan Ia menyampaikan, para atlet harus mengobarkan semangat juang, pantang menyerah, junjung tinggi sportivitas dan nilai persaudaraan serta sukses mengarumkan nama Kota Bekasi. 

( Reporter : RIANA SARI SBN )
        Editor : Geoffrey. M.

Pesan Kerukunan Disampaikan Wawali Harris Bobihoe Dipengukuhan FPK Kota Bekasi

Pesan Kerukunan Disampaikan Wawali Harris Bobihoe Dipengukuhan FPK Kota Bekasi

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,--
KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA-BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengukuhkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kecamatan se Kota Bekasi, 

kegiatan berlangsung di Raja Sunda, Kota Bekasi.Wawali Abdul Harris Bobihoe memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran FPK yang baru dikukuhkan. “Kami yakin dan percaya bahwa anggota FPK yang diberikan amanah ini dapat berperan aktif dan positif mewakili masing-masing daerahnya," ujar Wawali Harris Bobihoe dalam sambutannya. 

Ia berharap kepada anggota FPK yang dikukuhkan untuk dapat berkontribusi dalam membantu memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman dan gangguan keamanan akibat persoalan etnis, dan suku. 

Dalam kesempatan itu Ia, memberikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, stakeholder, serta TNI-Polri yang telah bersama-sama berkolaborasi membantu pemerintah daerah dalam menciptakan ketentraman dan merajut kerukunan ditingkat wilayah. 

( Reporter : ADE SANJAYA / MALAU SBN )
           Editor : Geoffrey .M .
Emas Kota Bekasi Makin Tinggi Mengudara Empat Emas Diraih Cabor Terbang Layang

Emas Kota Bekasi Makin Tinggi Mengudara Empat Emas Diraih Cabor Terbang Layang

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS .COM ,,--

Rabu 18 November 2026 ,--
KOTA  -  BEKASI ,--

KOTA-BEKASI - Emas Kota Bekasi makin terbang tinggi mengudara, kali ini  Kontingen olahraga Terbang Layang Kota Bekasi menambah Empat medali emas Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026. 

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir langsung dan mengalungkan mendali ke para juara kota patriot itu.  Kegiatan berlangsung di Lanud  Suryadharma, Subang, Jawa Barat.“Tentu ini menambah kebanggaan kami, selamat kepada atlet cabor Terbang Layang semoga raihan ini menjadi motivasi untuk meraih lagi prestasi ditingkat yang lebih tinggi lagi,” ucap Wawali Harris Bobihoe 

Yandi Atlet Kota Bekasi berhasil meraih empat keping emas diberbagai kategori. Dirinya menerima medali pada Upacara Penghormatan Pemenang (UPP).Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe semakin optimis Kota Bekasi bisa menambah mendali emas. 

Ia juga memohon dukungan penuh kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk terus memberikan semangat dan doa untuk para atlet Kota Bekasi. .(Nara sumber Diskominfo standy kota Bekasi ) 

(Reporter :JAMALLUDIN SBN )
      Editor : Geoffrey .M 
Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi dengan The Habibie Center, Bahas Pemanfaatan AI Untuk Percepatan Pelayanan.

Tri Adhianto Jajaki Kolaborasi dengan The Habibie Center, Bahas Pemanfaatan AI Untuk Percepatan Pelayanan.

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,--.
JAKARTA ,--.

JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan pertemuan dan diskusi bersama The Habibie Center di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, Selasa (17/11/2026). kemarin .

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk bertukar gagasan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan inovasi, tata kelola pemerintahan modern, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, Tri didampingi jajaran Pemerintah Kota Bekasi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta BUMD PT Mitra Patriot.

The Habibie Center merupakan lembaga independen yang didirikan untuk mendorong pengembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kajian, penelitian, serta dialog kebijakan.

Dalam perkembangannya, lembaga ini juga mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan masyarakat. 

Hal tersebut sejalan dengan agenda pertemuan bersama Pemkot Bekasi yang turut membahas peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik.

Tri menyambut baik kesempatan berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan The Habibie Center. 

Menurutnya, pengembangan pemerintahan harus terus mengikuti perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan efektif.“Pertemuan ini menjadi kesempatan yang baik bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk bertukar gagasan dan mendapatkan perspektif baru dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan. 

Kami ingin terus terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Tri.

Ia juga menilai pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, memiliki peluang untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan di berbagai perangkat daerah.“Kami berharap penjajakan ini dapat berlanjut menjadi kolaborasi yang konkret. 

Pemanfaatan teknologi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyederhanakan proses pelayanan, serta membuat kinerja pemerintahan semakin efektif dan responsif,” tambahnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap terbuka peluang kerja sama strategis dengan The Habibie Center, khususnya dalam mendorong inovasi dan transformasi digital demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

( GEOFFREY MAKSURILLA  )
     Editor : Geoffrey. M .