Pendekatan Humanis Kapolda Jambi, Bantuan Kambing Disambut Penyerahan Senjata Api Rakitan Secara Sukarela oleh SAD

Pendekatan Humanis Kapolda Jambi, Bantuan Kambing Disambut Penyerahan Senjata Api Rakitan Secara Sukarela oleh SAD

SIMAK BERITA NEWS COM 

Jumat 30 Oktober 2026

Merangin Jambi 

.        Kapolres Merangin AKBP Kiki F 

Jambi

Pendekatan humanis dan kepedulian terhadap masyarakat terus dikedepankan Polda Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kali ini, kepedulian Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., diwujudkan melalui penyerahan bantuan sepasang kambing kepada para Temenggung Suku Anak Dalam (SAD).

Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Mapolres Merangin, Jumat (30/10/2026), oleh Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol. Budi Hidayat, S.I.K., sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap masyarakat adat, khususnya komunitas Suku Anak Dalam.

Sentuhan kepedulian tersebut mendapat respons positif dari para Temenggung SAD. Sebagai bentuk kepercayaan dan kesadaran bersama untuk menjaga keamanan, mereka secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak Kepolisian.

Penyerahan senjata api rakitan secara sukarela ini menjadi gambaran bahwa pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga situasi kamtibmas.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dengan mengedepankan pendekatan humanis, mengedepankan dialog, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas Suku Anak Dalam.

“Bantuan ini bukan sekadar pemberian hewan ternak, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan upaya kami untuk membangun kedekatan serta kepercayaan dengan masyarakat Suku Anak Dalam. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat,” ungkap Kabid Humas.

Lebih lanjut, Kapolda Jambi mengapresiasi kesadaran para Temenggung SAD yang secara sukarela menyerahkan senjata api rakitan kepada pihak Kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk kepercayaan dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami mengapresiasi langkah positif ini. Kami berharap kesadaran dan kerja sama seperti ini terus terbangun. Mari bersama-sama menjaga keamanan, menghindari kepemilikan maupun penggunaan senjata api rakitan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tambah Kabid Humas.

Polda Jambi akan terus mengedepankan pendekatan yang humanis, dialogis, dan persuasif dalam membangun kemitraan dengan masyarakat. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan terwujud hubungan yang semakin erat, rasa saling percaya, serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi.

Reporter L Mila 

Editor Geofrey M 

Wali Kota Bekasi Teken PKS dengan PT. Triputri Natama, Dorong Optimalisasi Aset dan PAD di BETOS

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--.

Jumat 30 Oktober 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI , -- 

KOTA - BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah dengan PT Triputri Natatama untuk pengembangan sebagian tanah, bangunan, dan sarana pendukung di Komplek Karang Kitri, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/10/2026).

Penandatanganan yang berlangsung di Gedung Teknis Bersama tersebut menjadi langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta masyarakat.Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penyelesaian proses administrasi, melainkan bentuk komitmen bersama dalam mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab

.

Menurutnya, aset milik pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas, mulai dari meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong aktivitas ekonomi, hingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.“

Kerja sama pemanfaatan Komplek Karang Kitri ini harus kita tempatkan dalam perspektif yang lebih luas. 

.

Bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi, memperkuat Pendapatan Asli Daerah, membuka kesempatan kerja, serta menciptakan kawasan yang lebih tertata dan bernilai bagi Kota Bekasi,” ujar Tri Adhianto.

Melalui kerja sama pemanfaatan atas lahan seluas 97.320 meter persegi tersebut, kawasan akan dikembangkan melalui pembangunan 36 unit rumah toko (ruko), hotel bintang tiga, pengembangan kavling big tenant, serta revitalisasi dan pengelolaan bangunan maupun fasilitas kawasan yang telah tersedia.

Tri Adhianto berharap PT Triputri Natatama dapat menjalankan seluruh komitmen investasi sesuai perjanjian, termasuk menjaga kualitas bangunan dan fasilitas, memenuhi kewajiban kontribusi kepada daerah, serta melaksanakan pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kualitas pembangunan dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.Di sisi lain, 

Tri Adhianto turut menyoroti pentingnya penyelesaian administrasi dan legalitas aset yang menjadi objek kerja sama. Aset tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang berasal dari peralihan aset Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. 

Namun, proses administrasi pertanahan terkait peralihan Hak Pengelolaan (HPL) hingga saat ini masih berjalan.Untuk itu, 

ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat penyelesaian proses peralihan HPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.“Kita perlu memastikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset berjalan seiring dengan penuntasan administrasi dan kepastian hukumnya. 

Pengelolaan aset yang produktif harus ditopang oleh legalitas yang jelas dan tertib administrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tri Adhianto berharap pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang aktif. 

Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event di kawasan BETOS yang dapat menarik kunjungan masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, serta memperluas peluang usaha.

Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, siap berkolaborasi dalam menghidupkan kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk mengawal pelaksanaan perjanjian melalui pengawasan, evaluasi, dan koordinasi secara berkala agar setiap kewajiban dapat terlaksana sesuai kesepakatan.“Setelah penandatanganan ini, yang lebih penting adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut menghasilkan perubahan yang nyata. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada kemampuan membuat kesepakatan, tetapi pada kemampuannya memastikan bahwa kesepakatan itu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tutup Tri Adhianto.

( Reporter JAMALLUDIN SBN )

Editor : Geoffrey .M.

Pembangunan Flyover Bulak Kapal Segera Dimulai, Akses Ampera dan Muhammad Yamin Disiapkan sebagai Alternatif .

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Jumat 30 Oktober 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--¹

KOTA - BEKASI – Wali Kota Bekasi menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mempercepat penyelesaian persoalan pembebasan lahan serta mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis saat mendampingi kunjungan lapangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kota Bekasi.

Kunjungan tersebut mencakup dua titik strategis, yakni pekerjaan penggantian Jembatan Kemang Pratama serta rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal. Kedua proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi.

Dalam peninjauan, Wali Kota Bekasi menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan terus berjalan. 

Dari total 76 bidang tanah yang dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah diselesaikan. 

Sementara itu, masih terdapat sekitar 36 bidang yang perlu dituntaskan.“Kalau melihat bidangnya, dari 76 bidang yang dibutuhkan, 40 sudah selesai. 

Sisanya sekitar 36 bidang. Sebagian merupakan milik PJT, Kementerian Sosial, serta terdapat lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ini sedang kita rumuskan agar ada upaya percepatan,” jelas Wali Kota Bekasi.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta dukungan Menko AHY untuk membantu komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam penyelesaian administrasi dan pemanfaatan lahan. 

Pemerintah Kota Bekasi juga tetap bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang berkaitan dengan penggunaan lahan tersebut.

Wali Kota Bekasi menambahkan, penyelesaian pembebasan lahan ditargetkan pada 2 November 2026. 

Apabila terdapat bidang tanah yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme pembayaran langsung, pemerintah akan menempuh mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat.

Terkait tahapan pekerjaan, Wali Kota menyebut proses pembangunan masih berjalan sesuai rencana. 

Kontrak pekerjaan dijadwalkan pada 14 November 2026 sehingga pekerjaan di lapangan diharapkan dapat dimulai pada 15 November 2026.

Ia juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memastikan bidang tanah yang telah dibayarkan segera dikosongkan. 

Pemilik lahan diberikan waktu sekitar satu minggu setelah pembayaran untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. 

Apabila tidak dilaksanakan, pemerintah akan melakukan pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku..

Selain pembebasan lahan, Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap aktivitas masyarakat. 

Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air/PUPR guna memastikan pengaturan lalu lintas serta kesiapan infrastruktur pendukung.Mengenai rekayasa lalu lintas, 

Wali Kota menjelaskan bahwa jalur alternatif melalui kawasan Ampera dan Jalan Muhammad Yamin dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelancaran mobilitas kendaraan. 

Pemerintah Kota Bekasi juga tengah mengomunikasikan kemungkinan pemanfaatan jalan frontage milik perkeretaapian sebagai jalur konektivitas tambahan yang menghubungkan kawasan Rawapanjang, Bulak Kapal, Ampera, hingga Jalan Muhammad Yamin.

Menurutnya, konektivitas tersebut tidak hanya membantu mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wali Kota Bekasi turut menegaskan pentingnya dukungan masyarakat dalam menyukseskan pembangunan. 

Terlebih, proyek tersebut mendapatkan perhatian pemerintah pusat dengan nilai anggaran pembangunan yang mencapai hampir Rp188 miliar.“Anggarannya cukup besar, hampir Rp188 miliar. 

Kalau harus ditanggung melalui APBD, tentu cukup berat bagi pemerintah daerah. 

Karena itu, perhatian dan dukungan pemerintah pusat ini harus kita tangkap dengan baik. 

Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung agar pembangunan ini bisa segera dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal, Wali Kota Bekasi menilai pembangunan tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus kendaraan, khususnya di kawasan perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi salah satu titik kepadatan lalu lintas.

Ia juga menyampaikan bahwa setelah flyover beroperasi, penutupan perlintasan sebidang perlu menjadi bagian dari penataan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mengurangi potensi konflik antara kendaraan dengan perjalanan kereta api.

( GEOFFREY . MAKSURILLA )

Editor : Geoffrey . M.

Kurang dari 24 Jam, Polres Merangin Amankan 8 Terduga Pelaku Penyerangan Mako Polres Merangin dan sita Senjata Api Rakitan

Kurang dari 24 Jam, Polres Merangin Amankan 8 Terduga Pelaku Penyerangan Mako Polres Merangin dan sita Senjata Api Rakitan

SIMAK BERITA NEWS COM ,--

Jumat 30 Oktober 2026 ,--

Merangin Jambi ,--

.      Kapolres Merangin AKBP Kiki F.E

Bangko ,ll

Gerak cepat jajaran Polres Merangin bersama personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi berhasil mengamankan delapan orang terduga pelaku penyerangan dan penembakan di Markas Komando (Mako) Polres Merangin. Penangkapan dilakukan pada Kamis (29/10/2026) di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, sebagai tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jambi untuk mengungkap kasus tersebut dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.

Penangkapan dipimpin langsung Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., bersama Tim URC Satreskrim Polres Merangin dan personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi. Langkah penegakan hukum ini dilakukan setelah insiden penyerangan dan penembakan di Mako Polres Merangin yang menjadi perhatian serius kepolisian. Petugas bergerak menuju lokasi tempat tinggal para terduga pelaku untuk melakukan upaya penangkapan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, personel Unit Opsnal Satreskrim Polres Merangin mulai bergerak dari Mako Polres menuju Desa Sungai Ulak sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah melakukan upaya penindakan, 8 orang terduga pelaku berhasil diamankan sekitar pukul 17.25 WIB. Kedelapan orang tersebut masing-masing berinisial P, D, J, PJ, PL, JE, SC, dan B. Serta mengamankan 5 pucuk Senjata Api Rakitan Laras panjang jenis Kecepek dan PCV. Seluruhnya kemudian dibawa ke Mako Polres Merangin sebelum diberangkatkan ke Polda Jambi untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar pukul 18.02 WIB, kedelapan terduga pelaku diberangkatkan menuju Polda Jambi dengan pengawalan personel Polres Merangin. Rombongan dipimpin Kasat Reskrim Polres Merangin IPTU Dimas Wahyu Dwiputra, S.Tr.K,.S.I.K., M.Si., bersama Tim URC dan personel Opsnal Satreskrim Polres Merangin serta didukung personel Kompi III Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi. Perjalanan menggunakan tiga unit kendaraan roda empat dengan pengawalan Satlantas Polres Merangin guna memastikan proses pemindahan berlangsung aman dan tertib.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

“Kami bergerak cepat menindaklanjuti kejadian ini sesuai instruksi Kapolda Jambi. Sebanyak 8 orang telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada kepolisian,” tegas Kapolres. 

Ia juga menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap petugas maupun fasilitas kepolisian akan ditangani sesuai hukum, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.

Kapolres Merangin juga menghimbau masyarakat, khususnya warga Suku Anak Dalam (SAD) yang masih menyimpan atau menguasai senjata api rakitan, agar segera menyerahkannya kepada Polres Merangin atau kantor kepolisian terdekat. Kepemilikan, penguasaan, membawa, maupun menggunakan senjata api tanpa hak dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan masyarakat dan berkonsekuensi pidana. Himbauan tersebut disampaikan sebagai langkah pencegahan agar senjata api tidak disalahgunakan serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Kepolisian mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif, sekaligus memastikan setiap proses penyerahan maupun penanganan senjata dilakukan sesuai prosedur.

Terkait ancaman pidana, penggunaan atau penguasaan senjata api rakitan tanpa hak dapat dijerat ketentuan perundang-undangan mengenai senjata api dan bahan peledak, dapat dijerat Pasal 306 UU No.1 th 2023 tentang KUHP .

Sementara itu tindakan penyerangan terhadap petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas dapat dipidana

Tindakan penyerangan dan penembakan di Mako Polres Merangin dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan perbuatan dan akibatnya, termasuk ketentuan mengenai kekerasan terhadap pejabat atau petugas yang sedang menjalankan tugas, penganiayaan, perusakan, maupun percobaan pembunuhan apabila unsur-unsurnya terbukti. Penerapan pasal dan ancaman hukuman akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pasca penangkapan, personel Polres Merangin bersama Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi tetap bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan situasi dan menjaga keamanan di sekitar Mako Polres Merangin. 

Kapolres Merangin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta tidak melakukan tindakan balasan. Kepolisian memastikan proses penanganan perkara terus berjalan dan mengedepankan penegakan hukum yang profesional demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Merangin.

( Reporter L Mila /, Ka biro Jambi YAN )

Editor Geofrey M 

Dampingi Menko AHY Tinjau Infrastruktur, Wali Kota Bekasi Pastikan Percepatan Pembangunan Flyover Bulak Kapal.

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Jumat 30 Oktober 2026 --

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam kegiatan inspeksi lapangan dan monitoring pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi, Jumat (30/10/2026).

Peninjauan dilakukan di dua lokasi strategis, yakni Jembatan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, serta kawasan rencana pembangunan Flyover Bulak Kapal, Bekasi Timur. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, 

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi.“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. 

Kami ingin memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas warga,” ujar Tri Adhianto.

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kemang Pratama. 

Sebelumnya, jembatan tersebut mengalami kerusakan hingga ambles dan terputus akibat banjir pada 6 Maret 2025. 

Setelah melalui proses penanganan dan pembangunan kembali, jembatan tersebut telah resmi dibuka dan dapat dilintasi kendaraan sejak 19 Agustus 2026.

Selanjutnya, rombongan meninjau kawasan Bulak Kapal yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan flyover. Infrastruktur ini dinilai penting untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya pada perlintasan sebidang antara kendaraan dan jalur kereta api.

Menko AHY menjelaskan bahwa pembangunan Flyover Bulak Kapal merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya intensitas mobilitas kendaraan dan perjalanan kereta api di kawasan tersebut.“Setiap lima menit KRL lewat. 

Jadi, ini isu yang sudah lama, ketika traffic akan sangat terdampak oleh mobilitas kereta, yang itu juga digunakan secara masif oleh masyarakat kita untuk melakukan perjalanan setiap hari. 

Oleh karena itu, solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa sekaligus mengurai bottleneck atau kemacetan yang ada di Bulak Kapal ini perlu dibangun flyover,” ungkap AHY.

Ia menambahkan, pembangunan flyover diharapkan mampu mempersingkat waktu perjalanan masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan angkutan barang.Berdasarkan perencanaan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp126 miliar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi. 

Sementara itu, pembangunan fisik flyover diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp186 miliar.Flyover tersebut direncanakan memiliki panjang kurang lebih 500 meter dengan desain yang memperhatikan standar keselamatan dan ketentuan teknis dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk ketinggian ruang bebas atau clearance sekitar 7,5 meter untuk menjamin keamanan operasional perkeretaapian.

Terkait pembebasan lahan, dari total 76 bidang tanah yang dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah dinyatakan selesai, sedangkan 36 bidang lainnya masih dalam proses penyelesaian pembayaran. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan proses tersebut dapat dituntaskan pada November 2026.“Untuk pembebasan lahan, kami terus melakukan koordinasi dan percepatan bersama seluruh pihak terkait. 

Kami berharap seluruh proses dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan fisik Flyover Bulak Kapal dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan,” tambah Tri Adhianto.

Pembangunan flyover direncanakan mulai memasuki tahap pelaksanaan pada awal November 2026 melalui penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK). 

Waktu pelaksanaan diperkirakan selama 16 bulan dengan target penyelesaian pada triwulan pertama tahun 2028.

AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mengawal proses pembangunan tersebut bersama pemerintah daerah.“Pendek kata, kesimpulannya adalah ini harus segera kita bangun karena memang sangat dibutuhkan oleh warga untuk keselamatan, untuk produktivitas ekonomi, dan untuk kenyamanan kita semuanya. 

Mohon doanya mudah-mudahan bisa segera kita hadirkan untuk masyarakat Bekasi,” tegas AHY.

Tri Adhianto berharap pembangunan Flyover Bulak Kapal menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan kemacetan dan meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bekasi.“Harapan kami, pembangunan ini nantinya tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Ini merupakan kebutuhan bersama yang harus kita kawal agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh warga Kota Bekasi,” tutupnya.

(  GEOFFREY. MAKSURILLA )

Editor : Geoffrey . M .

Bangun Pribadi Lebih Baik, Lapas IIB Bangko Ikuti Program Universitas Kehidupan

Bangun Pribadi Lebih Baik, Lapas IIB Bangko Ikuti Program Universitas Kehidupan

SIMAK BERITA NEWS COM ,--, 

Jumat 30 Oktober 2026  ,--

-6-----Merangin Jambi ,--

.                 WBP ikuti zoom 

Bangko ,

Membangun pribadi yang lebih baik tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga moralitas dan budi pekerti yang kuat. Hal inilah yang menjadi fokus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko dalam mengikuti program Universitas Kehidupan, hasil kolaborasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia (YPMBPBI).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan kepribadian di lingkungan pemasyarakatan 

Kalapas Bangko Syaikoni SH MH menerangkan Dalam program tersebut, warga binaan mendapatkan berbagai materi yang berfokus pada pembangunan moralitas, penanaman nilai-nilai budi pekerti, pembentukan pola pikir positif, kejujuran, serta sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan juga dilengkapi dengan sesi diskusi dan pengembangan diri yang mendorong peserta untuk memahami serta menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan.

"Melalui pembelajaran ini, warga binaan diajak untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki cara pandang, dan membangun kesadaran bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik," tuturnya 

Syaikoni SH MH menjelaskan bahwa Keikutsertaan Lapas Bangko dalam program Universitas Kehidupan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku selama menjalani masa pidana, tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali ke tengah masyarakat dengan bekal moralitas, karakter, dan kepribadian yang lebih baik.

"Sebab, pembinaan sejatinya bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan," Ujar Kalapas

( Reporter : L Mila , Ka biro Jambi YAN SBN )

   Editor Geofrey M 

Kalapas Bangko Menghadiri Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Bimbingan Intergrasi

Kalapas Bangko Menghadiri Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Bimbingan Intergrasi

SIMAK BERITA NEWS COM,-- 

Kamis 29 Oktober 2026 ,--

.     Kalapas Bangko Syaikoni SH MH 

Muaro Bungo ,

Penguatan layanan bimbingan integrasi menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui kehadiran Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Bangko, Syaikoni, dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang diselenggarakan di Hotel Amaris Muara Bungo.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan layanan bimbingan integrasi di lingkungan pemasyarakatan. Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat bertukar pandangan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menekankan pentingnya penguatan layanan bimbingan integrasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Layanan ini perlu dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, serta berorientasi pada kesiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Penguatan koordinasi dan pemahaman petugas juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan layanan integrasi berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hak warga binaan dapat dilayani sesuai persyaratan, sekaligus tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta tujuan pembinaan.

Kalapas IIB Bangko, Syaikoni, SH MH Mengatakan turut mendukung upaya peningkatan kualitas layanan bimbingan integrasi melalui penguatan pemahaman petugas dan koordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pembinaan selama warga binaan menjalani pidana, tetapi juga mencakup persiapan untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

" Melalui kegiatan sosialisasi dan FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan bimbingan integrasi yang semakin optimal. Sinergi antar petugas dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan," Ujar nya

Syaikoni Menambahkan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIB Bangko untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan, sehingga warga binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun kembali hubungan sosial, serta menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

" Lapas Bangko mendukung penuh kegiatan Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Intergrasi," ujar nya 

( Reporter Mila SBN )

Editor Geofrey M