*Id Card Porprov XV 2026 Bertuliskan PERS, Jadi Sorotan*

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Kamis 05 November 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Penggunaan ID Card kategori PERS dalam penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menjadi sorotan. Pasalnya, kartu berlabel PERS tersebut juga diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan petugas pengelola media sosial organisasi perangkat daerah (OPD).Polemik mencuat dalam Dialog Pers yang digelar PWI Bekasi Raya setelah ditemukan ID Card kategori PERS dengan keterangan "Media Sosial OPD".Praktisi hukum pers, H. Hendrayana, S.H., M.H., menilai penggunaan nomenklatur PERS harus dibedakan secara jelas dari fungsi kehumasan pemerintah."Keliru besar kalau ID Card Porprov ditulis PERS, tetapi yang memegang bukan dari entitas pers. 

Mereka itu menjalankan fungsi kehumasan, bukan fungsi jurnalistik," tegas Hendrayana, Kamis (6/11/2026).Menurutnya, wartawan menjalankan kegiatan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan terikat Kode Etik Jurnalistik.

 Sementara ASN pengelola media sosial OPD menjalankan fungsi komunikasi dan kehumasan pemerintah."Pers itu bukan sekadar tempelan label di kartu. Ada fungsi, ada tanggung jawab, ada aturan mainnya. Jangan sampai label PERS malah mengaburkan batas antara wartawan dan petugas humas," tambahnya.

*PWI: IDENTITAS WARTAWAN JANGAN DIKABURKAN* Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan ASN maupun petugas humas mendapatkan akses untuk mendukung publikasi Porprov. 

Namun, identitas dan kategori penerima harus dibedakan secara jelas."Ini bukan semata-mata persoalan administrasi masuk venue. 

Ini menyangkut pengakuan dan penghormatan terhadap profesi wartawan. Jangan sampai identitas PERS digunakan tanpa klasifikasi yang jelas," tegas Ade.

Ia menyarankan petugas pemerintah menggunakan kategori HUMAS, MEDIA CENTER, atau MEDIA SOSIAL OPD. Sementara wartawan diberikan identitas PERS dengan mencantumkan nama media yang diwakilinya."Kalau humas, ya tulis HUMAS atau MEDIA CENTER. 

Kalau wartawan, tulis jelas medianya apa. Jangan dicampuraduk. Dua fungsi ini berbeda," ujarnya.*IKA: PERS HANYA KATEGORI PENGELOMPOKAN*

Sementara itu, Ika dari Tim Media Center Humas menjelaskan bahwa tulisan PERS pada ID Card merupakan kategori pengelompokan, bukan penegasan bahwa seluruh penerimanya berprofesi sebagai wartawan."Bukan sama dengan pers adalah wartawan, bukan. Jadi itu masuk ke dalam kategori pengelompokannya," jelas Ika saat dikonfirmasi awak media.

Ia mencontohkan ASN yang ditugaskan mengelola media sosial Porprov dapat memperoleh ID Card tersebut untuk mendokumentasikan pertandingan dan membuat konten publikasi OPD.Terkait penerbitan kartu, Ika menegaskan Media Center Humas bukan pihak yang mengeluarkan ID Card. Proses tersebut, menurutnya, berada di bawah divisi tersendiri pada sekretariat penyelenggara."Iya, dari sekretariat," ujarnya

.Ika juga mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah wartawan yang mengajukan ID Card maupun melakukan validasi menyeluruh terhadap identitas pemohon."Kami juga tidak tahu jumlah total wartawan di Bekasi itu berapa. Yang datang ke kami juga sudah banyak. 

Apakah orang yang sama datang tiga kali juga kami tidak tahu," katanya.*PWI SOROTI PELIBATAN MEDIA LOKAL

*Selain persoalan ID Card, Ade Muksin turut menyoroti belum jelasnya mekanisme pelibatan media lokal dalam publikasi Porprov, mulai dari kriteria kerja sama, persyaratan administrasi hingga kebijakan anggaran publikasi.

"Jangan sampai media lokal hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri. Kami meminta keterbukaan, kesempatan yang setara, dan kerja sama yang profesional. Pers lokal juga ikut menyukseskan Porprov, maka hargai keberadaannya," tandasnya.

PWI Bekasi Raya menegaskan kritik tersebut bukan untuk menghambat penyelenggaraan Porprov, melainkan mendorong tata kelola informasi yang transparan dan profesional.PWI meminta Sekretariat PB Porprov memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penggunaan kategori PERS bagi ASN pengelola media sosial OPD, mekanisme verifikasi wartawan, serta kebijakan pelibatan media lokal.

Sebab, keberhasilan Porprov bukan hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali, tetapi juga dari keterbukaan informasi, profesionalisme penyelenggaraan, dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

 ( GEOFFREY. MAKSURILLA )

      editor : Geoffrey   M. 

DISKOMINFOSTANDI Kota Bekasi Gelar Sosialisasi Peningkatan Keamanan Informasi Digital bagi ASN

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 05: November 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA- BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar kegiatan Sosialisasi Peningkatan Keamanan Informasi berbasis digital di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kamis (5/11/2026

Kegiatan yang berlangsung di Griya Wulan Sari tersebut merupakan bagian dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, khususnya pada Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah.

*""Kegiatan dihadiri oleh Kasubag Umpeg/Pejabat Pengelola Kepegawaian OPD serta PIC CSIRT masing-masing OPD"

"*dan dibuka secara langsung oleh Kadiskominfostandi Kota Bekasi Eka Chorid Ivo Fauzi, beliau menyampaikan pentingnya menjaga keamanan system dan data, bukan hanya memanfaatkan ketahanan system, melainkan kesadaran SDM juga perlu ditingkatkan."Berbagai pelayanan publik tidak lepas dari pemanfaatan sistem digital, akan tetapi kerentanan peretasan dan kebocoran sistem masih kemungkinan terjadi, maka dari itu pentingnya kita meningkatkan kemampuan SDM untuk dapat mengantisipasi kebocoran data serta phising," ungkap Kadiskominfostandi.

Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan.

Keamanan informasi merupakan aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan pengelolaan informasi secara elektronik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran terhadap keamanan informasi dapat semakin meningkat sehingga seluruh perangkat daerah mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengakses, mengelola, menyimpan, serta menyampaikan informasi kedinasan.

Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong penguatan keamanan informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya.

( Reporter : ADE SANJAYA / MALAU SBN )

         Editor : Geoffrey .M .

Pemkot Bekasi Perkuat Sinergi Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPORI

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 05 November 2026 --

KOTA. -  BEKASI --

KOTA - BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) menggelar rapat koordinasi bertema “Sinergitas dan Percepatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! Kota Bekasi”, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Lapangan Bekasi Tengah Nomor 2, Margahayu, ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Asda III Kota Bekasi, Kadiskominfostandi, dan perwakilan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. 

Asisten Daerah Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Drs. Dinar Faizal Badar,  memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. 

Selanjutnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfostandi Kota Bekasi menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.

Dalam agenda utama, peserta mendapatkan pemaparan materi dan sesi tanya jawab mengenai implementasi serta rencana pengembangan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, dengan narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Materi berikutnya membahas penguatan kolaborasi dan tata kelola Call Center 112 untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat, yang disampaikan oleh praktisi Call Center.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Bekasi mendorong penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan layanan pengaduan, sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara lebih terkoordinasi, responsif, dan efektif.

Sinergi antara layanan Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi.

( Reporter : ADE SANJAYA / MALAU SBN )

           Editor : Geoffrey .M

Wawali Harris Bobihoe : Hadirkan Pemilu Inklusif, Aksesibilitas Pemilu demi Kesetaraan Hak Bagi Disabilitas

SIMAK BERITA NEWS .COM,--

Kamis 05 November 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA-BEKASI - Pentingnya menghadirkan pemilu yang semakin inklusif bagi penyandang disabilitas. Hak politik dan hak konstitusional penyandang disabilitas dinilai harus menjadi perhatian serius dalam persiapan menuju Pemilu 2029. 

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe saat memberikan sambutan di kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergitas Bersama Forkopimda dan Lembaga Pemantau Pemilu 

Dalam Rangka Persiapan Pemilu 2029, di Hotel Horriso, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.Pemilu yang inklusif bukan hanya soal aturan, namun praktik dalam pelaksanaannya yang memberikan kemudahan dan penghormatan pada martabat penyandang disabilitas untuk turut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. 

Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang, kondisi fisik, jenis kelamin, agama, maupun status sosial. 

Dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. 

Perlindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Oleh karena itu lanjut Wawali Harris Bobihoe mengatakan, penyelenggaraan Pemilu harus mampu memberikan akses yang setara, mudah, aman, dan bermartabat bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya secara bebas, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, bersama KPU, pemerintah juga terus mendorong keterlibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara Pemilu, baik pada badan ad hoc maupun tingkatan lainnya. .

KPU juga memperkuat pengawasan agar regulasi yang telah ada dapat terimplementasi secara optimal di lapangan. 

(Reporter  : JAMALLUDIN SBN )

        Editor : Geoffrey , M.

Sembilan Tumenggung SAD Se-Merangin Teken Deklarasi Bersama, Kapolres Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan untuk Seluruh Masyarakat

Sembilan Tumenggung SAD Se-Merangin Teken Deklarasi Bersama, Kapolres Tegaskan Komitmen Jaga Keamanan untuk Seluruh Masyarakat

SIMAK BERITA NEWS COM, 

Kamis 05 November 2026

Merangin  - Jambi,

       Kapolres Merangin AKBP Kiki F 

Bangko,

Upaya memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Merangin memasuki babak baru. Sembilan Tumenggung Suku Anak Dalam (SAD) dari berbagai wilayah di Kabupaten Merangin secara bersama-sama menandatangani surat pernyataan bersama sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Penandatanganan surat pernyataan bersama tersebut berlangsung di Aula Wirasatya Polres Merangin, Kamis (5/11/2026), 

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kesepahaman antara masyarakat adat, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta unsur terkait untuk menciptakan situasi Merangin yang aman dan kondusif.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Merangin Drs. H. Abdul Khafidh, M.M., Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., Dandim 0420/Sarko Letkol Inf Yakhya Wisnu Arianto, S.Sos., M.Han., Kajari Merangin Yusmanelly, S.H., M.H., serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko Yudistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

       Para Temenggung SAD yang Hadir 

Turut hadir, Wakapolres Merangin Kompol Simsal Siahaan, Sekda Merangin Zulhifni, Ketua LAM Merangin Asra'i Husein, para pejabat utama Polres Merangin, para Kapolsek jajaran, Ketua Muhammadiyah Drs. Saniman Sasmita, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Merangin Sunaryo, serta para tokoh masyarakat dan sembilan Tumenggung SAD.

Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi menegaskan bahwa deklarasi dan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan hanya ditujukan kepada komunitas Suku Anak Dalam, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Merangin.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan kesadaran, kepedulian, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.

“Deklarasi ini bukan hanya untuk masyarakat Suku Anak Dalam, tetapi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Merangin. Kita ingin membangun komitmen bersama bahwa keamanan, ketertiban, persatuan, dan kedamaian merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga Merangin agar tetap aman, damai, dan kondusif,” tegas Kapolres.

Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan memperkuat hubungan harmonis antara masyarakat adat, pemerintah, serta aparat keamanan. Dengan demikian, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kamtibmas dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun sembilan Tumenggung SAD yang hadir dalam penandatanganan pernyataan bersama tersebut yakni Tumenggung Jhon dari Lantak Seribu, Tumenggung Roni dari Koto Raya, Tumenggung Yudi dari Pelakar Jaya, Tumenggung Nilo dari Pauh Menang, Tumenggung Ganta dari Sialang, Tumenggung Minan dari Rejosari, Tumenggung Jhon dari Mentawak I, Tumenggung Sikar dari Mentawak II, serta Tumenggung Carak dari Tambang Emas.

Melalui penandatanganan pernyataan bersama ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen berkelanjutan dalam menjaga situasi keamanan di Kabupaten Merangin.

“Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam merawat persatuan serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan harmonis,” ungkapnya.

Biro Jambi YN 

Editor Geofrey M 

Tingkatkan Kualitas Diri Melalui Amal Sholeh, WBP Lapas Bangko Ikuti Pembinaan Rohani Islam

Tingkatkan Kualitas Diri Melalui Amal Sholeh, WBP Lapas Bangko Ikuti Pembinaan Rohani Islam

SIMAK BERITA NEWS COM ,-- 

Rabu 04 November 2026 ,--

Merangin Jambi ,--,

Bangko,

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko terus berkomitmen memberikan pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan. Kali ini, pembinaan rohani Islam dilaksanakan dengan menghadirkan Ust. Ardi, penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Merangin, sebagai pemateri.

Kegiatan berlangsung di lingkungan Lapas Bangko dan diikuti oleh warga binaan beragama Islam dengan penuh khidmat. Mengangkat tema “Amal Sholeh, Meningkatkan Kualitas Hidup”, Ust. Ardi menyampaikan pentingnya menjadikan amal sholeh sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, baik melalui ibadah kepada Allah SWT maupun perbuatan baik terhadap sesama manusia.

Dalam penyampaian materinya, Ust. Ardi mengajak warga binaan untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperbanyak amal kebaikan. Ia juga menekankan bahwa setiap kesempatan yang diberikan hendaknya dimanfaatkan untuk melakukan perubahan positif, memperkuat keimanan, dan menumbuhkan akhlak yang baik.

" Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan dapat memahami bahwa amal sholeh tidak hanya terbatas pada pelaksanaan ibadah, Akan tetapi dapat dilakukan Melalui Sikap dan Keperbadian yang baik ,". Ungkap nya 

Kalapas Menambahkan bahwa  dari cerminan sikap, perilaku, kejujuran, kesabaran, serta kepedulian terhadap sesama, Maka Setiap kebaikan yang kita  lakukan dengan Penuh ikhlas, Maka  menjadikan bagian dari upaya untuk  meningkatkan kualitas diri di mass kehidupan sehari har kelak.

Kalapas Bangko Syaikoni SH MH Mengatakan bahwa Pembinaan rohani Islam ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian di Lapas Bangko yang bertujuan membentuk warga binaan menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kesadaran spiritual, serta mampu menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

" Lapas Bangko terus berupaya menghadirkan pembinaan keagamaan secara berkelanjutan melalui sinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah, dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik saat kembali ke tengah masyarakat," ungkap nya

( Reporter L Mila SBN )

      Editor Geofrey M

Satreskrim Polres Merangin Tangkap Dua Pelaku Penjual Solar Subsidi 1,2 Ton Solar Di Amankan

Satreskrim Polres Merangin Tangkap Dua Pelaku Penjual Solar Subsidi 1,2 Ton Solar Di Amankan

SIMAK BERITA NEWS COM,,--

Selasa 03 November 2026 ,--

Merangin - Jambi,,--

Bangko,,

Tak berhenti pada penangkapan pelaku peti di desa sungai ulak saja ,yang sempat memicu ketegangan dengan kelompok suku anak dalam temenggung jang, Kali ini Satreskrim polres Merangin melakukan penindakan Guna memutus mata rantai pasokan solar subsidi,kepada para pelaku peti yang ada di desa sungai ulak kecamatan Nalo Tantan.

Terbukti satreskrim Polres Merangin berhasil menangkap dua pelaku ,yang tengah melintas membawa solar subsidi dengan mengunakan kendaraan jenis carry pickup.

Hasilnya ada dua Tedmon ,Drum serta sejumlah galon,yang berisi bbm dengan jumlah lebih dari 1 ton solar subsidi.

Dari data yang berhasil di himpun, menyebutkan bahwa sekira pukul 10.00 WIB, personel Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi, mengenai maraknya aktivitas pengangkutan BBM ,secara ilegal untuk diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Merangin.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Sat Reskrim Polres Merangin, melaksanakan patroli di wilayah Kabupaten Merangin. Pada saat patroli, personel menemukan 1 (satu) unit kendaraan yang mengangkut BBM diduga jenis solar.

Selanjutnya, personel melakukan pemberhentian dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta pengemudinya, yang diketahui berinisial RD,dan MP dua warga desa sungai ulak kecamatan Nalo Tantan.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 1 (satu) buah tedmond berkapasitas masing-masing 1.000 (seribu) liter, 2 (dua) buah drum berkapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter yang diduga berisi BBM jenis Solar dan 1 (satu) buah drum kosong.

Sementara saat dilakukan pemeriksaan terkait dokumen ,dan perizinan pengangkutan BBM tersebut, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang dipersyaratkan.

Petugas yang mendapati dua pelaku tersebut mengangkut bbm solar jenis subsidi,tanpa surat dan di duga di jual kepada para pelaku peti, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku bersama barang bukti di amankan di polres Merangin.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah,saat di konfirmasi membenarkan jika dua pelaku di tangkap dengan barang bukti berupa solar subsidi,dan keduanya sudah di amankan untuk di lakukan penindakan hukum.

" Ini merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Kapolda Jambi, Unit satreskrim kita berhasil mengamankan dua pelaku yang di duga sebagai ,penjual solar subsidi kepada pera pelaku peti di desa sungai ulak" ungkap Kapolres AKBP Kiki Firmansyah,(3/11).

Menurut Kapolres,tindakan penangkapan di lakukan sebagai upaya tegas mencegah maraknya peredaran BBM subsidi, untuk di salahgunakan kepada para pelaku Peti.

" Ini bagian dari pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan,BBM subsidi yang menjadi hak masyarakat,tetapi di salah gunakan,dan keduanya terancam UU no 22 tahun 2001 tentang migas," tegasnya.

Kapolres Merangin juga menegaskan bahwa, penangkapan BBM akan terus di lakukan sebagai upaya memutuskan pasokan BBM kepada para pelaku peti.

" Kita akan terus berupaya melakukan pemutusan pasokan BBM ke lokasi lokasi peti,upaya kita sudah memetakan lokasi lokasi peti di Merangin,demi menjaga alam Merangin" tegasnya.

( Reporter L Mila SBN ) 

    Editor Geofrey M