DPPKB Merangin Gelar Orientasi Dan Sosialisasi Tamasya

DPPKB Merangin Gelar Orientasi Dan Sosialisasi Tamasya

SIMAK BERITA NEWS COM 

Sabtu 06 Juni 2026

Merangin  Jambi

Bangko 

Sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) melalui DPPKB Merangin menggelar kegiatan orientasi dan sosialisasi Taman Asih Sayang Anak (Tamasya) bagi pengurus tempat penitipan anak (TPA) dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting Merangin tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dikbud) Merangin, Sabtu, (06/06/2026). 

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Merangin Lavita Mudahar Syukur, Ketua DWP Merangin Sri Rezeki Kurniati Zulhifni, Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Propinsi Jambi, dr.Alfi Yusminanda, Kepala DPPKB Merangin drg.H.Sony Propesma,.M.Ph, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Merangin atau yang mewakili, Kepala Dinas Kominfo Merangin Atau Yang Mewakili, Kepala Dinas P2PA yang mewakili, Ketua Pokja PAUD Merangin, Sri Rezeki Kurniati, Ketua Pokja II TP-PKK, Impaundi, IGTKI, dan tamu undangan lainnya. 

Kepala DPPKB Merangin drg.H.Sony Propesma,.M.Ph dalam sambutannya mengatakan, pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan kemajuan suatu daerah. Dimana, salah satu tantangan yang masih menjadi perhatian bersama adalah masalah stunting yang berdampak pada kualitas kesehatan, kecerdasan, produktifitas, dan daya saing generasi masa depan. 

"Upaya pencegahan stunting tidak hanya dimulai dari pemenuhan gizi, tetapi juga memerlukan pola pengasuhan yang baik, lingkungan yang aman, serra stimulasi, tumbuh kembang yang tepat sejak usia dini. Oleh karena itu, peran keluarga, masyarakat, dan lembaga pengasuhan anak menjadi sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,"katanya.

Masih dikatakan drg.Sony melalui program taman asuh anak (Tamasya) pemerintah berupaya menghadirkan layanan pengasuhan anak yang berkualitas, aman, ramah anak, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak. 

"Program ini merupakan salah satu program Quic Win kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga yang bertujuan memberikan dukungan kepada keluarga, khususnya orang tua yang bekerja agar ajak tetap memperoleh pengasuhan yang baik dan berkualitas,"terangnya.

Melalui program itu lanjut drg.Sony, ia berharap dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas para pengurus tempat penitipan anak dalam mengelola layanan pengasuhan yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. 

"Keberhasilan program tamasya tidak dapat dipai oleh satu pihak saja. Artinya, diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, organisasi perempuan, lembaga pendidikan anak usia dini, tenaga kesehatan, pengelola TPA, hingga masyarakat secara luas. Dan kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,"tuturnya.

"Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengasuhan yang berkualitas, dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, serta mempercepat terwujudnya Merangin yang bebas stunting dan memiliki generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,"pungkasnya. 

Kabiro Jambi Yendri SBN

SPMB SMAN 8 Kota Bekasi Lancar Tanpa Drama, Panitia Ramah, Orang tua Tenang

SIMAKBERITANEWS - BEKASI, JAWA BARAT. Pendaftaran SPMB SMAN 8 Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi 5/6/2026 terpantau lancar dan efektif. Nggak ada antrean panjang, nggak ada keributan. Pelayanan ramah panitia jadi kunci utama bikin orang tua dan calon murid tenang.

Sejak pagi, suasana di SMAN 8 udah mulai renggang. Calon peserta didik dan wali murid yang datang langsung disambut petugas. Semua pertanyaan dijawab tuntas, dari alur daftar sampai unggah berkas.

Munawir: "Kami Kasih Keyakinan ke Ortu"
Humas SMAN 8 Pak Munawir bilang, meski peminatnya banyak, kondisi sekarang jauh lebih kondusif dibanding hari pertama.

"Berdatangan calon peserta didik dan orang tua yang mau bertanya tentang pendaftaran SPMB 2026-2027 di sekolah. Pastinya kami layani dengan menjelaskan serta memberikan keyakinan ke orang tua dan calon peserta didik," ujar Munawir, Jumat (5/6) pagi.

Panitia nggak cuma nerima pertanyaan. Mereka aktif jelasin alur pendaftaran, zonasi, nilai, sampai cara input berkas ke akun. Targetnya satu, mastiin ortu nggak bingung.

Status Berkas "Belum Terverifikasi"? Tenang Dulu. Pertanyaan yang paling banyak muncul, kenapa status berkas masih "belum terverifikasi". Munawir langsung klarifikasi biar nggak jadi keresahan.

"Untuk pemberkasan yang dilakukan memang belum melaksanakan verifikasi. Tapi verifikasi akan dilakukan menunggu aturan dari KCD," jelasnya.

Artinya berkas yang udah masuk akun tetap aman ditampung. Verifikasi final nunggu juknis resmi dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan KCD wilayah Bekasi. Jadi orang tua cukup pantau info resmi, nggak perlu panik.

"Pelayanan Ramah, SPMB Lancar" Pantauan di lapangan, SPMB SMAN 8 tahun ini beda. Panitia sigap, ramah, sabar. Nggak ada wajah jutek, nggak ada lempar tanggung jawab.

"Pelayanan Ramah, Proses Efektif" beneran kejadian. Itu yang bikin proses pendaftaran tetap mulus meski peminatnya tinggi.

Tips Buat Calon Pendaftar SMAN 8 Bekasi
1. Langsung ke sekolah. Tim humas Pak Munawir dan kawan standby jawab semua pertanyaan.
2. Berkas belum terverifikasi nggak apa-apa, masukkan dulu sesuai arahan panitia.
3.Tanya sepuasnya, Bingung alur, zonasi, nilai? Tanya panitia sampai paham.
4. Pantau info KCD Bekasi, Itu acuan final buat verifikasi berkas.

SPMB SMAN 8 Bekasi 2026-2027 masih berlangsung. Buat warga Bekasi yang mau tanya-tanya, langsung merapat ke sekolah. Tim panitia siap bantu. Pesan SMAN 8,"Jangan khawatir. Kami kasih keyakinan ke orang tua & calon murid biar prosesnya berjalan dengan baik." (Rochmatillah) 

Plh Walkot Harris Bobihoe : Pemkot Dan BKSAP DPR RI Bahas Strategi UMKM Tembus Di Pasar Dunia.

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Jum'at 05 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

KOTA - BEKASI- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kunjungi Kota Bekasi, 

kunjungan dilakukan dalam rangka diseminasi program DPR RI.Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.



Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota Abdul Harris Bobihoe didampingi oleh beberapa Dinas yang berkaitan. 

Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan PAD di daerah.



Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan strategi penguatan ekonomi daerah dan membuka peluang promosi potensi daerah baik nasional maupun internasional melalui diplomasi DPR RI.

Pada kesempatan ini membahas mengenai peran diplomasi DPR dalam membantu melancarkan dan memperkuat diplomasi pemerintah. 

Dapat dikatakan bawah peran eksekutif (presiden) tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari legislatif (DPR). 

Jika presiden Indonesia me-loby pemerintah negara lain dengan cara berdiskusi dengan presiden, perdana menteri, dan menterinya. Maka, tugas dari DPR adalah memuluskan loby pemerintah melalui parlemen di negara tersebut. 

Salah satu cara intensifikasi peran DPR dengan parlemen negara lain yaitu masuk ke dalam organisasi internasional yang terbentuk dalam International Parlementary Union (IPU). 

Sehingga kedua pihak (Presiden dan DPR) dapat saling menguatkan diplomasi demi tercapainya kepentingan negara. 

Disamping itu, penguatan platform digital terhadap produk UMKM yang berkualitas harus terus ditingkatkan, maka produk UMKM asli Kota Bekasi akan menembus pasar internasional terutama dikawasan asean..

ZSelain itu, rombongan juga berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi daerah.



Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang di pasar dunia.



Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. 

Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

( GEOFFREY. M )

Terima Kunjungan DPRD Kota Banjarbaru Plh Wali Kota Harris Bobihoe Bahas Peningkatan PAD

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamu 04 Juni 2926:,--

KOTA -- BEKASI,--

KOTA - BEKASI - Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan . 

Di ruang rapat Pendopo Wali Kota Bekasi, Komplek Pemkot Bekasi.

Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.



Dalam kunjungan tersebut, Plh Wali Kota Harris Bobihoe didampingi oleh beberapa Dinas yang berkaitan. Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung peningkatan PAD di daerah masing-masing.



Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan agenda kunjungan kerja DPRD Kota Banjarbaru. 



Pembahasan tersebut mencakup pariwisata dan raperda pajak daerah dan retribusi Kota sebagai bagian dari penguatan pendapatan daerah.



Selain itu, rombongan juga berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. 

Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi daerah.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. 

Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

( GEOFFREY . M )

Plh Wali Kota Harris Bobihoe : Galang Sinergi Sukseskan Visi Kota Bekasi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 04 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

KOTA - BEKASI - Sebagai upaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mensukseskan visi Kota Bekasi.

Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe berdiskusi pagi bersama para camat di ruang rapat wakil wali kota, 

komplek pemkot Bekasi. Diskusi bersama bertujuan untuk mendorong agar camat beserta jajaran diwilayah mampu bertransformasi pada pelayanan yang lebih responsif, cepat dan akuntabel.

Dalam arahannya, Plh Wali Kota Harris Bobihoe menyampaikan bahwa kegiatan hari ini sebagai momentum penting agar Camat beserta jajaran lebih meningkatkan  pelayanan dan dapat merespon lebih cepat setiap persoalan yang ada di wilayahnya sebagai tuntutan utama dalam pelayanan publik saat ini, 

Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi di dalam setiap kegiatan.“Saat ini setiap persoalan yang ada sudah sangat baik diselesaikan oleh Bapak Camat dan Bu Camat, tetapi saya juga mengingatkan supaya tertib juga dalam administrasi, kegiatan yang akan dan sudah selesai juga harus dituangkan dalam catatan administrasinya,” ujar Plh Wali Kota Harris Bobihoe.

Ia juga menjelaskan, bahwa para pemangku jabatan ditingkat wilayah merupakan garda terdepan untuk mensukseskan segala program, visi dan misi Kota Bekasi.“Karena semua program maupun visi misi kami akhirnya pelaksanaannya ada di para pimpinan wilayah yang langsung berdekatan dengan masyarakat kita. 

Diharapkan bapak dan bu Camat menjadi garda terdepan dalam membantu mensukseskannya,” kata Plh Wali Kota Harris Bobihoe

Selain itu, Ia turut mengapresiasi peran Camat yang telah mendukung mensukseskan program dan memberikan kinerja terbaiknya. 

( GEOFFREY . M )

MBG Dikotori Korupsi: Jangan Biarkan Makanan Anak Bangsa Menjadi Bancakan

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Kamis 04 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

Oleh: Ade Muksin S H, Ketua PWI Bekasi Raya Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik menyambutnya dengan harapan besar. 

Program ini bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan investasi masa depan bangsa untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Namun harapan itu kini tercoreng.Penetapan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. 

Ketua PWI Bekasi Raya Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Ade Muksin S.H

Lebih menyakitkan lagi, dugaan penyimpangan itu terjadi pada program yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.

Jika benar terjadi mark up, konflik kepentingan, pengaturan mitra, hingga penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diungkap penyidik, maka yang dirampok bukan hanya uang negara. Yang dirampok adalah hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh makanan bergizi yang layak..

 Ketua BGN ( MBG ) Dadan Hindayana yang Terpidana Kasus Korupsi.

Korupsi pada proyek infrastruktur saja sudah menyakitkan. Korupsi pada sektor pendidikan dan kesehatan lebih kejam. 

Namun korupsi pada program makan anak sekolah adalah bentuk pengkhianatan yang jauh lebih memprihatinkan karena menyasar generasi masa depan bangsa.

Kasus ini juga harus menjadi alarm nasional. Jangan sampai publik beranggapan bahwa korupsi hanya terjadi di pusat. 

Dengan anggaran yang sangat besar dan jaringan pelaksana yang tersebar di berbagai daerah, potensi penyimpangan harus diawasi secara serius. Pemerintah, aparat penegak hukum, auditor negara, media, dan masyarakat sipil harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat.

Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan beberapa orang. Yang lebih penting adalah membongkar sistem yang memungkinkan praktik tersebut terjadi. 

Siapa yang menikmati keuntungan? Siapa yang melindungi? Siapa yang memperoleh manfaat dari pengaturan proyek tersebut? Semua harus diungkap secara terang benderang.

Sebagai insan pers, kami memandang kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah ujian moral bagi bangsa. 

Apakah Indonesia sungguh-sungguh ingin membangun generasi emas, atau justru membiarkan program yang diperuntukkan bagi anak-anak menjadi ladang bancakan segelintir oknum.

Kita berharap Kejaksaan Agung mengusut perkara ini hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena jabatan, kedekatan politik, atau posisi strategis tertentu.

Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan bergizi. 

Mereka tidak boleh menjadi korban keserakahan orang dewasa.Korupsi terhadap program makan bergizi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara. Ini adalah kejahatan terhadap masa depan Indonesia. 

( GEOFFREY. M )

Nomor: PR – 182/003/K.3/Kph.3/06/2026Tim Penyidik Tetapkan 3 Tersangka Eks Pimpinan Lembaga BGN

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Rabu 04 Juni 2926 ,--

JAKARTA,--

Perkara Penyimpangan Tata Kelola Makan Bergizi GratisRabu 3 Juni 2026, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka 

dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.

Adapun ketiga orang tersangka tersebut yakni:Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional.Tersangka SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Kasus posisi dalam perkara ini yaitu: Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan

 Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN; 

Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. 

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. 

Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;

Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up ,

;Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.

Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.Para Tersangka dijerat dengan pasal:Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba 

Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan..Jakarta, 3 Juni 2026Plh. KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUMMOCHAMAD JEFFRY, S.H., M.Hum.Kete 

( GEOFFREY. M )