Sepanjang Tahun 2026 Wali Kota Bekasi Berhentikan 24 ASN Akibat Indisipline

SIMAK BERITA NEWS . COM.--.

..

Rabu 15 September 2026 --

KOTA. -  BEKASI, --

KOTA -  BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan dan perilaku aparatur sipil negara (ASN). .

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 48 ASN yang masuk dalam proses penanganan pelanggaran disiplin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 ASN telah mendapatkan hukuman berupa pemberhentian, sementara 24 ASN lainnya masih menjalani proses penjatuhan hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para ASN memiliki tingkat dan bentuk yang berbeda. 

Karena itu, pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.“Sampai saat ini ada 24 ASN yang sudah diberhentikan. Sementara 24 lainnya masih dalam proses penjatuhan hukuman dan menunggu tahapan yang dilakukan oleh BKN,” ujar Tri.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan pungutan liar yang melibatkan lima ASN Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terhadap sejumlah sopir truk di Pos Poncol, Kecamatan Bekasi Timur.

.

Tri menjelaskan, proses pemberian hukuman terhadap ASN memiliki mekanisme administratif yang harus dilalui. Pemerintah Kota Bekasi terlebih dahulu mengusulkan hukuman, kemudian proses penetapan dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).“Mekanismenya, usulan hukuman terlebih dahulu diproses melalui BKN. Setelah surat ketetapan dari BKN diterbitkan, barulah wali kota menetapkan keputusan hukuman tersebut,” jelasnya.

Menurut Tri, evaluasi terhadap ASN dilakukan secara berkala bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, profesionalitas, etika, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Evaluasi ini kami lakukan secara berkala untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Pemkot Bekasi berharap proses evaluasi dan penegakan disiplin tersebut dapat menjadi bagian dari pembenahan internal. Setiap ASN diharapkan memahami tanggung jawabnya sebagai aparatur negara serta menjaga sikap, integritas, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

( GEOFFREY . M .)

Editor ' Geoffrey.M )

Penilaian Klarifikasi Lapangan Anugerah Gapura Sri Baduga 2026 Dimulai di Bekasi Timur

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 15 September 2926 ,--

KOTA. -  BEKASI-,--

.Kota Bekasi – Tahapan penilaian klarifikasi lapangan Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kota Bekasi Tahun 2026 mulai dilaksanakan pada Selasa, 15 September 2026. 

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penilaian untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap berbagai program, inovasi, serta capaian yang sebelumnya telah disampaikan dalam tahapan pemaparan.

Anugerah Gapura Sri Baduga merupakan ajang evaluasi kinerja kelurahan yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat, di antaranya pemerintahan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, kemasyarakatan, serta inovasi. 

Pada tahap klarifikasi lapangan, tim penilai melakukan pengecekan secara langsung untuk melihat kesesuaian antara data dan program yang dipaparkan dengan kondisi faktual di wilayah

Tahapan klarifikasi lapangan ini akan berlangsung selama enam hari dengan mengunjungi 12 kelurahan yang masing-masing mewakili 12 kecamatan di Kota Bekasi.

.

Pada hari pertama, Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto bersama Wakil Ketua TP PKK Kota Bekasi, tim penilai dari Dinas Tata Pemerintahan (Tapem), perangkat daerah terkait, serta tim penilai TP PKK Pusat melakukan kunjungan pertama di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.Di wilayah Bekasi Jaya, tim penilai meninjau sejumlah inovasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan di lingkungan kelurahan. 

Salah satunya pemanfaatan lahan kosong menjadi area produktif dengan penanaman tanaman obat keluarga dan budidaya hidroponik.

Tim juga meninjau koperasi yang menjadi salah satu wadah pemasaran produk masyarakat. Berbagai produk hasil kerajinan dan usaha warga ditampilkan, mulai dari jajanan dan makanan ringan hingga berbagai produk kerajinan.

Kunjungan kemudian dilanjutkan ke RW 09 untuk melihat kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT), khususnya budidaya tanaman obat-obatan dan sayuran yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.Berbagai hasil kreativitas masyarakat turut diperlihatkan, seperti tempat tisu dan vas bunga dari kemasan minuman bekas, serta bunga tulip yang dibuat menggunakan dakron dan kain perca. 

Pemanfaatan bahan daur ulang tersebut menjadi salah satu bentuk kreativitas masyarakat yang sekaligus dapat membuka peluang peningkatan ekonomi keluarga.Produk kerajinan tersebut nantinya juga akan didorong untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, termasuk melalui ..

.

Dekranasda, sehingga memiliki peluang untuk dipasarkan secara lebih luas.Tim juga meninjau Rumah Dilan yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk belajar, bermain, dan meningkatkan keterampilan dalam rangka mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga. .

Kunjungan dilanjutkan dengan melihat fasilitas pendidikan anak usia dini dan aktivitas pembelajaran di taman kanak-kanak.Potensi ekonomi masyarakat lainnya turut ditinjau, salah satunya usaha penjualan bibit ikan lele yang dikembangkan warga. Rangkaian kunjungan di Bekasi Jaya kemudian ditutup dengan peninjauan rumah sehat.Ketua TP PKK Kota Bekasi 

Wiwiek Hargono Tri Adhianto mengatakan, kegiatan klarifikasi lapangan ini menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana program yang telah dipaparkan benar-benar dijalankan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. "Yang kita lihat hari ini bukan hanya bagaimana program itu dipaparkan, tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan sejauh mana masyarakat ikut terlibat. Banyak potensi yang kita temukan, mulai dari pemanfaatan lahan kosong, kegiatan KWT, pengolahan pangan, sampai kerajinan dari bahan daur ulang yang memiliki nilai ekonomi," ujar Wiwiek.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam keberlanjutan berbagai program pemberdayaan di tingkat kelurahan.*"Harapannya, 

kegiatan seperti ini tidak berhenti hanya karena adanya penilaian. Program yang sudah berjalan dapat terus dikembangkan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,"* tambahnya..

Selanjutnya, tim penilai melakukan kunjungan ke Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Di RW 09, tim melihat berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, salah satunya kerajinan rajut yang dikembangkan menjadi beragam produk, termasuk kerajinan berbentuk bunga.

Tim juga meninjau UMKM masyarakat yang memproduksi bakmi Jawa dengan memanfaatkan bahan dasar singkong sebagai salah satu bentuk inovasi pengolahan pangan lokal.Kunjungan di wilayah tersebut turut mencakup Rumah Dilan, tanaman obat keluarga, serta kegiatan dan hasil produksi KWT yang dikembangkan masyarakat setempat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan ke RW 021 dengan meninjau KWT dan Posyandu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kreativitas warga dalam memanfaatkan ruang di sekitar persimpangan jalan untuk dijadikan area budidaya tanaman.Berbagai tanaman dibudidayakan di lokasi tersebut, mulai dari tomat, ubi Cilembu, cabai, labu, ubi jalar, alpukat, hingga tanaman buah seperti durian, mangga, dan jeruk. Area tersebut secara berkala dimonitor dan saat ini tercatat terdapat sekitar 43 jenis tanaman sayuran dan tanaman pangan yang dibudidayakan.

Selain melihat proses budidaya, tim juga berkesempatan melihat berbagai hasil olahan pangan yang dibuat masyarakat setempat, di antaranya cincau, rujak kangkung, puding labu kuning, hingga kue lumpur.

Melalui tahapan klarifikasi lapangan ini, berbagai program yang telah dipaparkan masing-masing kelurahan dapat dilihat secara langsung oleh tim penilai, sekaligus menggali potensi, inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta manfaat yang telah dirasakan warga.

Wiwiek menambahkan, sinergi antara pemerintah, TP PKK, kader, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan berbagai inovasi yang tumbuh di setiap wilayah."Kita ingin setiap potensi yang ada di masyarakat bisa terus dikembangkan. 

Pemerintah dan TP PKK tentunya akan terus mendorong, mendampingi, dan menghubungkan potensi-potensi tersebut agar bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan keluarga," pungkasnya..

( RIANA SARI S.B N )

Editor: GEOFFREY M 

Dinsos Kota Bekasi Salurkan Permakanan Tahun 2026 bagi Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas di Bekasi Timur*

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 16 September 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI,--

BEKASI TIMUR – Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial Kota Bekasi melaksanakan Pendistribusian Permakanan Tahun 2026 bagi penerima manfaat di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. 

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Apel Gabungan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian dan dukungan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Juli Hartini, 

Camat Bekasi Timur, Arie Halimatussadiyyah, beserta seluruh lurah se-Kecamatan Bekasi Timur, jajaran aparatur kecamatan, serta unsur terkait lainnya.

Pendistribusian permakanan ini menjadi salah satu bentuk intervensi sosial Pemerintah Kota Bekasi dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat sekaligus memberikan perhatian terhadap kondisi sosial kelompok rentan. 

Kehadiran jajaran Pemerintah hingga tingkat Kelurahan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program dapat berjalan secara terkoordinasi dan menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, mengatakan bahwa program permakanan merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Bekasi terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.“Melalui program permakanan ini, 

kami ingin memastikan bahwa pemerintah hadir memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini bukan hanya sekadar paket bahan pangan, tetapi merupakan bagian dari perhatian dan kepedulian Pemerintah Kota Bekasi dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar para penerima manfaat,” ujar Robert.

Menurutnya, keberhasilan program sosial juga sangat bergantung pada sinergi seluruh unsur di wilayah. 

Karena itu, Dinas Sosial terus memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan agar proses pendistribusian dapat berjalan dengan baik dan bantuan diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan sasaran program.“Kami terus mendorong agar pendistribusian dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata. 

Sinergi dengan kecamatan dan seluruh kelurahan sangat penting karena pemerintah di tingkat wilayah merupakan bagian yang dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi penerima manfaat,” tambahnya.

Program Permakanan Tahun 2026 menyasar sejumlah kelompok penerima manfaat, yaitu anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Bantuan diberikan dalam bentuk paket bahan pangan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari penerima manfaat.Untuk penerima manfaat kategori anak, setiap paket permakanan terdiri atas 15 liter beras, 1 pcs kecap manis, 1 buah cornet sapi, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng sarden, 1 dus susu bubuk anak, 1 kaleng biskuit, serta 1 kilogram gula pasir.

Sementara untuk penerima manfaat kategori lansia, paket yang diberikan terdiri atas 15 liter beras, 1 pcs kecap manis, 1 buah cornet sapi, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng sarden, 1 dus susu bubuk lansia, 1 kaleng biskuit, serta 1 kilogram gula pasir.

Adapun bagi penerima manfaat penyandang disabilitas, paket permakanan terdiri atas 15 liter beras, 1 pcs kecap manis, 1 buah cornet sapi, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng sarden, 1 kaleng biskuit, serta 1 kilogram gula pasir.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antara Dinas Sosial, Kecamatan Bekasi Timur, dan seluruh kelurahan menjadi bagian penting untuk mendukung ketepatan sasaran serta kelancaran distribusi bantuan. 

Koordinasi di tingkat wilayah diharapkan mampu memperkuat pendataan, pendampingan, dan pemantauan terhadap penerima manfaat sehingga program dapat memberikan dampak yang optimal.

Melalui Pendistribusian Permakanan Tahun 2026, Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kehadiran pemerintah tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan memberikan dukungan bagi kelompok yang membutuhkan.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima manfaat sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, responsif, dan peduli terhadap masyarakat Kota Bekasi.

( GEOFFREY .M )

Editor 

⁠Jadi Narasumber Podcast PWI, Kepala Bakom RI Bahas Urgensi Perlindungan Media dan Regulasi Sosmed

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 15 September 2026 ,--

JAKARTA  -  PUSAT ,--

JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, hadir sebagai narasumber utama dalam program siniar (podcast) PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Kehadiran M. Qodari disambut langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi beberapa pengurus PWI Pusat.

Diskusi interaktif tersebut dipandu oleh salah satu tim siniar PWI yang juga wartawan senior, Dede Apriyadi selaku host.

Dalam siniar tersebut, M. Qodari memaparkan berbagai isu strategis nasional yang berkaitan dengan dinamika media massa dan tata kelola komunikasi publik di era digital. 

Salah satu pokok bahasan yang menjadi sorotan adalah wacana usulan kebijakan keringanan pajak bagi media arus utama (mainstream). 

Menurutnya, langkah ini penting untuk dibahas dan diusulkan kepada kementerian terkait guna menjaga keberlangsungan industri pers nasional di tengah ketatnya persaingan era digital.

Selain itu, diskusi turut menyoroti pentingnya tata kelola dan penyeimbangan regulasi di ruang digital. 

Media arus utama yang selama ini terikat ketat oleh kode etik jurnalistik perlu disandingkan dengan ekosistem media sosial yang cenderung bebas, agar tercipta ruang informasi yang sehat, 

konstruktif, dan bertanggung jawab bagi masyarakat."Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. 

Karena itu, bagaimana cara mengatur konten qmedia sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan," tambahnya..

Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Akhmad Munir, mengapresiasi kehadiran serta keterbukaan Kepala Bakom RI dalam berdialog langsung dengan insan pers melalui platform siniar PWI. 

Menurutnya, kolaborasi dan komunikasi yang cair antara pemerintah dan organisasi pers merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem informasi publik yang kredibel."

Kehadiran Kepala Bakom RI di PWI Pusat ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi dunia pers. PWI tentu menyambut baik setiap langkah sinergi yang produktif, termasuk perhatian terhadap keberlangsungan industri media massa," ujar Akhmad Munir.

Ia juga menambahkan bahwa pers nasional senantiasa siap mengambil peran strategis sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengawal program-program pembangunan nasional maupun dalam situasi darurat seperti kebencanaan.M. Qodari menegaskan bahwa dukungan maupun sinergi yang dijalin pemerintah dengan institusi media bukanlah bentuk intervensi atau upaya mengatur dapur redaksi, melainkan wujud kemitraan strategis yang setara. .

Bakom RI berkomitmen untuk terus berada di garda terdepan dalam memastikan arus informasi publik berjalan secara akurat, transparan, dan akuntabel."Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media," tegas M. Qodari.

Menutup sesi siniar, perbincangan juga menyentuh isu evaluasi program pemerintah berdasarkan hasil survei publik. Pemerintah memandang berbagai data dan hasil survei secara objektif sebagai bahan masukan konstruktif untuk mengoptimalkan efektivitas program pembangunan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata dan mendalam oleh masyarakat luas.

( GEOFFREY . M )

Editor 

Peringati Haornas 2026, Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar, Sekda Kota Bekasi Dorong Olahraga Jadi Bagian dari Kehidupan Sehari-hari

SIMAK BERITA NEWS .COM --

Selasa 15 September 2026',--

KOTA. -  BEKASI,--

KOTA - BEKASI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, sekaligus memberikan pengarahan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemerintah Kota Bekasi pada .

.

Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2026 di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (15/09/2026).

Upacara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Asisten Daerah (ASDA I, II, dan III), para Staff Ahli  Kepala OPD se-Kota Bekasi, serta jajaran pimpinan organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, NPCI, dan IGORNAS Kota Bekasi.

Menyampaikan amanat Menpora RI, Sekda Kota Bekasi menegaskan bahwa olahraga merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membangun karakter manusia Indonesia yang disiplin, tangguh, sportif, dan berdaya juang. Mengusung tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar", 

Menpora menekankan lima arah kebijakan nasional menjadikan olahraga bagian dari pembangunan kesehatan preventif, menggerakkan pemda sebagai motor penyedia fasilitas publik inklusif, menghadirkan olahraga dalam kehidupan sehari-hari (termasuk optimalisasi Car Free Day), mengukur keberhasilan dari perubahan perilaku masyarakat, serta menjamin kesetaraan akses olahraga bagi seluruh kalangan.

Usai membacakan amanat Menpora, Sekda Kota Bekasi Drs. Junaedi memberikan dorongan dan evaluasi langsung kepada seluruh pegawai Pemkot Bekasi. 

Junaedi mengingatkan agar konsistensi olahraga mingguan yang rutin digelar Pemkot Bekasi setiap hari Selasa tidak makin kendor."Kota Bekasi termasuk daerah yang rutin berolahraga setiap hari Selasa. 

Namun saya perhatikan, belakangan ini kedisiplinan berolahraga justru makin kendor ketika tidak dilaksanakan di stadion. Jangan maunya asal didorong, jangan kita seperti 'ilmu pahat' diketok baru mau maju," tegas Junaedi

Junaedi mengimbau agar semangat bergerak dan berolahraga dijadikan kesadaran pribadi seluruh pegawai dan masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan pola hidup yang aktif, bugar, dan produktif...

Rangkaian Upacara Haornas 2026 di Plaza Pemkot Bekasi tersebut ditutup dengan aksi pertunjukan atraktif dari para atlet binaan Kota Bekasi, yakni cabang olahraga Muay Thai dan BMX..

.

( GEOFFREY.  M )

Editor 

.

Wali Kota Bekasi: Ada Pungutan Tak Resmi, Laporkan! Kami Proses dan Ganti Dua Kali Lipat

SIMAK BERITA NEWS . COM ,-

Selasa 15 September 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI- --

Wali Kota Bekasi Buka Ruang Aduan Pungli, Laporan Terbukti Diganti Dua Kali Lipat

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya pungutan tidak resmi dalam proses pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

.

Tri mengatakan, setiap laporan masyarakat harus disertai fakta dan bukti agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah maupun tim terkait.

..

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui akun media sosial resmi Wali Kota Bekasi, Instagram @mastriadhianto, maupun melalui kanal pengaduan 112 Kota Bekasi.“Saya memohon kepada warga masyarakat, 

kalau memang ada bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan kemudian harus melakukan pembayaran yang tidak resmi, laporkan saja. 

Saya kira media sosial milik saya @mastriadhianto ataupun juga kanal pengaduan 112, yang penting ada fakta, bukti, ya insyaAllah kami akan proses,” ujar Tri di Bekasi, Selasa (15/9/2026).

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya membangun keberanian untuk melaporkan praktik pungli, 

Tri menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi akan memberikan penggantian sebesar dua kali lipat dari nominal pungutan tidak resmi yang telah dibayarkan warga, setelah laporan tersebut terbukti dan melalui proses verifikasi.“Kita akan ganti, ya apa yang sudah dikeluarkan, dua kali lipat dari yang sudah dibayarkan, jika terbukti ada fakta dan saksinya” tegasnya.

Tri menilai, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.

Ia berharap masyarakat tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan adanya tindakan yang mencederai pelayanan publik. 

Menurutnya, aparatur Pemerintah Kota Bekasi harus hadir memberikan pelayanan secara profesional, tanpa membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan.“InsyaAllah, ya, aparatur Pemerintah Kota Bekasi akan siap melayani dengan sepenuh hati dan ikhlas,” katanya.

Tri juga menegaskan bahwa setiap aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi juga masih memproses dugaan pungli yang melibatkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah adanya video yang beredar terkait dugaan pungutan terhadap pengemudi truk.“Termasuk kemarin lima pegawai Dishub, kita sedang menunggu keputusan dari BKN,” ujar Tri.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah menindaklanjuti kasus yang melibatkan lima petugas Dinas Perhubungan yang viral setelah diduga meminta uang sebesar Rp1,7 juta kepada seorang pengemudi truk.

Dalam proses penanganannya, Pemkot Bekasi melalui tim tingkat kota yang melibatkan Inspektorat dan BKPSDM telah melakukan pemeriksaan serta mengusulkan pemberian sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan seluruh aparatur bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Wali Kota Bekasi kembali mengajak seluruh warga untuk menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik. 

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun sistem pelayanan yang transparan sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik pungli.“Kalau ada fakta dan bukti, laporkan. Kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Tri.

( ADE SANJAYA / MALAU S.B.N )

Aduan dimedia Sosial, Tri Adhianto Pastikan Pelayanan Disdukcapil Berjalan Optimal

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 15 September 2926 --

KOTA. -  BEKASI ,--

Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang disampaikan melalui media sosial menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi.Menindaklanjuti informasi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung memantau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Keluhan yang disampaikan masyarakat di media sosial tersebut turut mendapat berbagai respons dari warga lainnya. 

.

Di tengah komentar yang menyampaikan pengalaman kurang baik, banyak pula masyarakat yan

g memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa pelayanan publik di Kota Bekasi telah berjalan sesuai aturan serta proses pelayanan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Hal tersebut kemudian menjadi perhatian Tri untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan di lapangan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Setibanya di Kantor Disdukcapil, Tri tidak hanya memantau aktivitas aparatur, tetapi juga menemui warga yang sedang mengantre. Ia menanyakan langsung kebutuhan masyarakat serta kendala yang sedang dihadapi.

Salah satunya Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Saat ditemui Tri, 

Suhana menyampaikan bahwa dirinya sedang mengurus verifikasi terkait data desil yang diperolehnya dari hasil sensus penduduk.

Suhana menyebut dirinya masuk dalam desil 2, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. .

Ia kemudian datang untuk memastikan dan melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

Mendengar langsung persoalan warga, Tri segera mengambil langkah dengan menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon. 

Ia meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan bersama kelurahan.“Ini langsung ditindaklanjuti. 

Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Tri.

Tri mengatakan, sidak tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan yang diberikan aparatur benar-benar dirasakan masyarakat dan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, setiap pelayanan publik tentu harus terus dievaluasi. Masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, harus menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah.“Pelayanan berjalan baik. 

Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain Disdukcapil, Tri juga memastikan pelayanan pada sejumlah perangkat daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, 

seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Ia menegaskan, aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik harus bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas.“Jangan sampai ada pungutan liar. 

Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Tri juga mengapresiasi masyarakat yang turut memberikan masukan maupun pengalaman mereka melalui media sosial. Menurutnya, adanya berbagai respons dari masyarakat, baik berupa keluhan maupun apresiasi, menunjukkan bahwa publik ikut mengawasi jalannya pelayanan pemerintah.“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. 

Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. 

Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” pungkas Tri.

( GEOFFREY. M .)