Abdul Harris Bobihoe Hadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Bali

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Sabtu 29 Agustus 2026 ,--

BANDUNG - JABAR ,--

BADUNG – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Jumat (28/8) malam.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mengevaluasi sekaligus memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penilaian terutama diarahkan pada capaian pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Dalam acara tersebut, Abdul Harris Bobihoe turut mengikuti rangkaian kegiatan dan mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah prosesi penyerahan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah.

.

Sementara itu, penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut mencakup empat kategori utama. Keempatnya meliputi Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan, Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Menurut Kemendagri, pemberian penghargaan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil mencapai kinerja tertentu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.“Penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak hanya dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian penghargaan. 

Ajang ini juga menjadi ruang kolaborasi antara Kemendagri dan kementerian serta lembaga lain untuk mendorong pencapaian target pembangunan di daerah.” Ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian..

Lebih lanjut, Kemendagri membuka kesempatan bagi kementerian dan lembaga lain untuk memanfaatkan ajang tersebut dalam memberikan dukungan maupun penghargaan sesuai program dan bidang masing-masing.

Dengan demikian, kegiatan apresiasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian penghargaan. 

Sebaliknya, ajang itu dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan.

Selain itu, unsur kolaborasi juga diterapkan dalam proses penilaian kinerja pemerintah daerah. 

Penilaian tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut mampu menunjukkan kinerja yang terukur sekaligus menghadirkan berbagai terobosan dalam pelayanan publik.“Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tapi juga berdasarkan capaian konkret serta inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.” Tegasnya.

Karena itu, apresiasi tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan regional Jawa-Bali juga menjadi bagian dari upaya membangun pertukaran pengalaman mengenai berbagai praktik pelayanan publik dan inovasi pembangunan.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat saling belajar mengenai kebijakan, inovasi, serta strategi yang telah diterapkan untuk menjawab persoalan masyarakat di masing-masing wilayah.

Pada akhirnya, pemberian apresiasi diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang semakin responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Dengan pendekatan tersebut, penghargaan bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas prestasi, tetapi juga menjadi pemicu bagi daerah untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

 Nara sumber dari Diskominfo standy kota Bekasi ( Red )

PNBK Jilid III, Selain Gelaran Kebudayaan Juga Sebagai Aksi Sosial

SIMAK BERITA NEWS COM 

 

Sabtu 25 Agustus 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

Kota Bekasi - Setelah sempat tertunda, kemeriahan Pesona Nusantara Bekasi Keren (PNBK) Jilid III kembali hadir dan akan menjadi bagian dari rangkaian Car Free Day (CFD) Ahmad Yani, Minggu, 30 Agustus 2026.

Beragam pesona kebudayaan Nusantara akan menghiasi jalannya CFD melalui pawai yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.Setiap barisan OPD akan tampil dengan mengenakan pakaian khas daerah Nusantara sekaligus menampilkan berbagai unsur kebudayaan yang menjadi identitas daerah masing-masing.

 Kehadiran pawai tersebut diharapkan tidak hanya menambah kemeriahan CFD, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan dan merawat keberagaman budaya Indonesia.

Rangkaian pawai akan diawali dengan kirab Bendera Merah Putih sepanjang 100 meter. Sekitar 200 peserta akan terlibat dalam membawa bendera tersebut, 

yang akan diperkuat dengan kehadiran pasukan defile Paskibraka Kota Bekasi serta penampilan drum band dari pasukan STTD.Dari Plaza Pemerintah Kota Bekasi,

 seluruh rangkaian pawai akan bergerak menuju panggung kehormatan di Plaza Patriot Chandrabaga. 

Pawai tersebut nantinya akan disaksikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Kota Bekasi.Kemeriahan PNBK Jilid III juga akan semakin terasa dengan keikutsertaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama istri, serta Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe bersama istri. Keduanya akan turut dalam barisan pawai dengan menaiki kereta kencana dan mengenakan kostum khas Nusantara.

Tidak hanya menghadirkan hiburan dan pertunjukan kebudayaan, PNBK Jilid III juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Dalam kegiatan tersebut akan digelar aksi penggalangan dana bagi masyarakat yang terdampak bencana di Indonesia.Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, semangat PNBK tahun ini ingin dibawa lebih jauh. 

Masyarakat diajak menikmati keberagaman budaya Indonesia sekaligus menjadikan momentum berkumpul sebagai kesempatan untuk berbagi dan peduli kepada saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah.

Menurut Tri, budaya dan kepedulian sosial memiliki nilai yang sama-sama penting dalam membangun kehidupan masyarakat. 

Kebersamaan yang tercipta dalam sebuah kegiatan publik diharapkan dapat melahirkan energi positif yang kemudian diwujudkan dalam aksi nyata.“Selain tentang penampilan keanekaragaman budaya, kita juga ingin menunjukkan bahwa ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kita bisa hadir dan bergerak bersama, karna gotong royong masih menjadi kekuatan kita,” katanya.

Semangat kebersamaan menjadi pesan utama dalam kegiatan ini. PNBK Jilid III diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat Kota Bekasi untuk menikmati keberagaman budaya sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap sesama.

Melalui semangat Bekasi Keren, kebudayaan, nasionalisme, kebersamaan, dan kepedulian sosial akan berpadu dalam satu rangkaian kegiatan yang mewarnai CFD Ahmad Yani.

( GEOFFREY M )

Bentuk Kepedulian ,PT.AIP Bagikan Masker 1.250 Pada Masyarakat Penguna Jalan

Bentuk Kepedulian ,

PT.AIP Bagikan Masker 1.250 

Pada Masyarakat Penguna Jalan

SIMAK BERITA NEWS COM ,--

Sabtu 29 Agustus 2026 --

Merangin — Jambi ,--

.            Mil Manager PT AIP Bangko M       

                            Soleman 

Bangko ,

Peduli terhadap dampak asap dan kualitas udara, PT AIP Bangko, salah satu Pabrik kelapa sawit bagian dari Wilmar Group, membagikan masker gratis kepada masyarakat Kabupaten Merangin, Jambi Sebanyak 1.250 

Ada pun Kegiatan sosial tersebut digelar Sabtu (29/08/2026) di halaman Mapolres Merangin, sebelum Pembagian masker dilanjutkan Pembagian di Salah satu Sekolah SD Sekitar dan Kawasan PT AIP Bangko, ia Berharap Agar Anak anak yang ada di sekolah tersebut Terhindar dari Paparan Kabut Asap Yang Melanda , Serta menjaga Kesehatan, 

Kemudian dari Pada itu M Soleman Juga  Bagikan Masker Gratis  Ke Pada Masyarakat Penguna Jalan yang Melintas di Jalan Umum Nasional Tempat nya di depan Mapolres Merangin 

Aksi kepedulian ini Lanjut M Soleman, merupakan hasil inisiatif dan Koordinasi Antara Polres Merangin dengan PT AIP Bangko, Pembagian Masker kepada Warga, khususnya masyarakat yang beraktivitas dan menggunakan jalan raya di tengah kondisi udara yang Terpapar kondisi Tidak Baik, Akibat dari terdampak Kabut Asap.

Production Controller Wilmar Group Region Sumbar-Jambi, Salendra, Membenarkan kegiatan tersebut. Hal senada disampaikan Mill Manager PT AIP Bangko, M Soleman, saat dikonfirmasi di Halaman Mapolres Merangin Ketika di Sela Sela Pembagian Masker 

"Kegiatan Pembagian Masker gratis ini menjadi bentuk Rasa  kepedulian dan Empati  perusahaan terhadap masyarakat sekaligus dukungan terhadap upaya menjaga kesehatan warga di tengah kondisi udara yang kurang baik" Ujar M Soleman

M Soleman Selaku Mill Manager PT AIP Bangko Mengatakan langkah sederhana ini dapat membantu mengurangi risiko Paparan Asap bagi masyarakat dan  khususnya pengguna jalan yang beraktivitas Sehari hari, Apa lagi di ruang Publik  terbuka

" Kita Mengajak dan Menghimbau Kepada Masyarakat Agar  Beraktivitas di Luar  Selalu Mengunakan Masker " Pinta  nya 

Lebih lanjut M Soleman juga menyampaikan Rasa Terima Kasih kepada Pihak Polres Merangin  Beserta Jajaran Satlantas Yang telah ikut Berpartisipasi dalam Pengamanan dijalan serta ikut  Kegiatan Pembagian Masker kepada Penguna Jalan 

" Kami dari PT AIP Bangko Mengucapkan 

Terima Kasih Kepada pihak Kapolres Merangin Beserta Jajaran Satlantas" Tutur nya

( Kabiro Jambi Yan SBN )

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Sabtu 29 Agustys 2026 ,--

Yogyakarta - Jateng ,,--

 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar *Workshop Jurnalistik GAPKI dan P WI* di Yogyakarta. 

Acara ini menjadi momentum strategis bagi kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam mengedukasi publik terkait tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Ketua Umum GAPKI, *Eddy Martono*, dalam sambutannya menyoroti bahwa pemilihan Yogyakarta—daerah tanpa perkebunan sawit—sebagai lokasi acara bukanlah kebetulan. 

Hal ini ditujukan untuk mensosialisasikan pentingnya sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaan komoditas berbasis kelapa sawit untuk industri batik lokal dan berbagai kebutuhan kebutuhan dalam kehidupan setiap hari.

Namun, Eddy juga menekankan tantangan regulasi yang membebani industri, khususnya terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). 

Ia memaparkan bahwa GAPKI secara proaktif turun tangan membantu pemadaman api di luar area konsesi, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. 

Meski demikian, industri tetap dihadapkan pada ancaman *Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009* tentang _Strict Liability_ (tanggung jawab mutlak)."Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. 

Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem," jelas Eddy Martono.

Menyambut paparan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya peran pers dalam menyajikan fakta di tengah gempuran kampanye hitam _(black campaign)_ global terhadap kelapa sawit Indonesia. 

Ia mengingatkan bahwa persaingan bisnis internasional kerap membidik isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan tata kelola sawit nasional."Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif," ujar Akhmad Munir.

Ia menambahkan bahwa jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat krusial. Wartawan bertugas menyuarakan praktik industri sawit yang ramah lingkungan, namun tetap kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola _(good corporate governance)_."Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama," tegasnya.

Dalam sesi pemaparan, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, Guru Besar Universitas Jember, menegaskan bahwa kelapa sawit adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. "Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. 

Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat," ujarnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menegaskan pentingnya memperkuat hulu perkebunan rakyat serta strategi diplomasi internasional di tengah lonjakan kebutuhan energi domestik dan pengetatan aturan perdagangan global."Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan 

kebun rakyat untuk memangkas _yield gap_, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta," ujar Prof. Bustanul Arifin yang juga merupakan pakar ekonomi pertanian ini. 

Pandangan tentang peran media dan kepentingan nasional juga disampaikan Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan  PWI Pusat. 

Ia menekankan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kesadaran terhadap kepentingan nasional."Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. 

Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan," ujar Mantan Anggota Dewan Pers ini.

Oleh karena itu, Agus setuju pers harus memberitakan kelapa sawit Indonesia tanpa kehilangan sikap kritis dan tanpa membebek pada industri. Namun, media juga harus sadar bahwa sawit memiliki peran strategis:

1. *Penyumbang devisa non-migas terbesar

*2. *Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar

* 3. *Menopang perekonomian daerah

*4. *Mendukung ketahanan serta kemandirian energi dan pengembangan biodiesel

*5. *Mendukung penyediaan minyak nabati dan bahan baku industri pangan*"Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah _saka guru_ atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang," tegasnya.

Ia menambahkan, di negara lain pembelaan terhadap produk sawit atau minyak nabati domestik justru lebih kuat, sementara kritiknya lebih sedikit. "Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. 

Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global," pungkas Agus Sudibyo.

Melalui forum edukatif ini, PWI dan GAPKI berharap insan pers memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika sawit nasional, sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan selalu jernih, objektif, dan mencerdaskan publik.

( GEOFFREY . M )

Perkuat Pengawasan MBG, Pemkot Bekasi Pastikan Pelaksanaan di 249 SPPG Berjalan Tepat Sasaran

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

.

Jumat 28 Agustus 2026 --

KOTA  --  BEKASI,--

.KOTA - BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seiring semakin luasnya layanan program tersebut di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi memandang aspek keamanan pangan sebagai bagian penting yang harus dikawal bersama dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal tersebut diungkapakn Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat memimpin rapat koordinasi sinergitas pelaksanaan MBG bersama jajaran terkait di Aula Nonon Sonthanie, Jumat (28/8/2026).

Saat ini, sekitar 249 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi di Kota Bekasi untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.“Dengan jumlah dapur SPPG yang sudah mencapai sekitar 249, tentu koordinasi harus semakin kuat. 

Kita ingin program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

.

Tri menyampaikan bahwa semakin luasnya cakupan MBG perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Berbagai kejadian yang muncul di sejumlah daerah, termasuk persoalan keamanan pangan, menjadi pembelajaran agar pelaksanaan program di Kota Bekasi mendapat pengawasan yang lebih baik.“Kita tentu belajar dari berbagai kejadian yang terjadi di daerah lain. 

Karena yang kita layani adalah anak-anak dan masyarakat, maka keamanan pangan, kebersihan dan kualitas makanan harus menjadi perhatian utama,” katanya.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memperhatikan setiap tahapan, mulai dari pemilihan dan penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.“Jangan sampai karena kita ingin program ini berjalan cepat, kemudian aspek keamanan dan kualitasnya terabaikan. 

Kita ingin MBG memberikan manfaat, tetapi juga harus aman bagi penerima manfaat,” ujar Tri.Tri juga mendorong komunikasi yang lebih intensif antara Pemerintah Kota Bekasi, pengelola SPPG dan seluruh unsur yang terlibat. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan perlu dilakukan secara berkala agar persoalan yang muncul dapat segera ditangani.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap MBG diwujudkan melalui kolaborasi dan pengawalan pelaksanaan program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.“Program ini harus kita kawal bersama. 

Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi agar pelaksanaannya semakin baik, aman, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.Dengan SPPG yang saat ini beroperasi, Pemerintah Kota Bekasi akan terus mendorong penguatan koordinasi, kualitas gizi, keamanan pangan dan ketepatan distribusi dalam pelaksanaan MBG di wilayah Kota Bekasi.

( GEOFFREY . M )

Tinjau Kembali Penataan Pasar Baru, Walikota Bekasi Lakukan Percepatan Penataan

SIMAK BERITA NEWS .COM --

Jumat 28 Agustus 2025 --

KOTA. --  BEKASI, --

KOTA - BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meninjau langsung kondisi Pasar Baru Bekasi setelah lapak pedagang yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Prof. Moh. Yamin direlokasi. 

Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan penataan sekaligus memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan baik.

Tri juga mengecek sejumlah lokasi yang sedang menjalani proses renovasi, khususnya di Blok 2 Pasar Baru. 

Penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Mitra Patriot (PTMP), sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi pasar dan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi pedagang maupun pengunjung.

Tidak hanya melihat kondisi fisik pasar, Tri juga berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sejumlah pedagang menyampaikan keluhan mengenai harga sewa lapak yang dinilai cukup tinggi serta kondisi pengunjung yang masih sepi.

.

Berdasarkan keluhan yang disampaikan, harga sewa lapak saat ini berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang akan dibahas lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Bekasi bersama PTMP.“Penataan pasar harus dilakukan dengan melihat kondisi dan keberlangsungan pedagang. Kita tidak hanya membenahi bangunannya, tetapi juga harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka, termasuk soal harga sewa dan aktivitas pengunjung,” ujar Tri.

Tri mengatakan, pemerintah bersama PTMP akan mengkaji berbagai persoalan tersebut secara menyeluruh. 

Pembahasan lanjutan direncanakan dilakukan pada Senin mendatang agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan tetap memperhatikan kepentingan pedagang.“Kita akan diskusikan untuk mencari solusi terbaiknya. 

Targetnya bukan hanya pasar menjadi lebih tertata, tetapi bagaimana pedagang bisa berusaha dengan nyaman dan pengunjung kembali ramai datang ke Pasar Baru,” katanya.

Salah seorang pedagang, Berlan (54), menyampaikan harapannya agar penataan yang dilakukan pemerintah dapat diikuti dengan upaya meningkatkan jumlah pengunjung.“Kami para pedagang berharap pasar semakin ramai dan kembali laris dagangannya. 

Kalau tempatnya sudah diperbaiki, kami juga berharap harga sewanya bisa disesuaikan agar tidak terlalu memberatkan pedagang,” ungkap Berlan.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pembenahan Pasar Baru akan dilakukan secara bertahap. 

Selain memperbaiki dan menata fasilitas, pemerintah juga perlu mencari strategi agar Pasar Baru kembali menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan yang ramai dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang.

( GEOFFREY  M )

DLH Kota Bekasi Gandeng KP2C dan Tim Marinir TNI AL Susur DAS Kali Bekasi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Jumat 28 Agustus 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi bersama Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C) serta Tim Marinir TNI AL melaksanakan kegiatan susur sungai di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Bekasi, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan pengawasan kondisi lingkungan serta mengidentifikasi potensi sumber pencemar di sepanjang aliran Kali Bekasi. Penyusuran dilakukan menggunakan empat perahu dengan melibatkan unsur pemerintah, komunitas lingkungan, dan TNI.

Kegiatan susur sungai dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum (PPKLH-PH) DLH Kota Bekasi, 

Wulan Agustina, bersama Tim Laboratorium Lingkungan Hidup DLH Kota Bekasi. 

Tim melakukan pemantauan secara langsung terhadap kondisi sungai, termasuk mengidentifikasi adanya indikasi aktivitas pembuangan limbah maupun sumber pencemar lainnya.

Penyusuran dimulai dari ruas Sungai Cileungsi yang berada di wilayah Kota Bekasi dan dilanjutkan mengikuti aliran Kali Bekasi hingga berakhir di kawasan Delta Pekayon.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, tim tidak menemukan adanya sumber pencemar yang terindikasi berasal dari aktivitas industri di sepanjang jalur penyusuran. 

Tim juga tidak menemukan pipa pembuangan limbah industri yang aktif maupun aktivitas pembuangan limbah industri secara langsung ke badan Kali Bekasi.Ketua KP2C, 

Puarman, mengatakan bahwa kegiatan penyusuran dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya sumber pencemar yang masuk ke aliran Kali Bekasi.> “Kami tidak menemukan pipa-pipa siluman atau aktivitas pembuangan limbah industri di Kali Bekasi,” ujar Puarman.

Sementara itu, Wulan Agustina menegaskan bahwa kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap Kali Bekasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur terkait.“DLH Kota Bekasi akan terus berkomitmen untuk menjaga ekosistem kali, khususnya di wilayah administrasi Kota Bekasi, dengan melakukan pengawasan bersama unsur pemerintah, komunitas lingkungan, dan Tim Patroli TNI,” tegas Wulan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem sungai. Pemantauan lapangan juga diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara langsung serta memastikan setiap indikasi pencemaran dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan lingkungan.

DLH Kota Bekasi bersama KP2C dan unsur TNI akan terus mendorong pengawasan kolaboratif sebagai langkah preventif dalam menjaga Kali Bekasi agar tetap berfungsi sebagai bagian penting dari ekosistem dan lingkungan hidup masyarakat Kota Bekasi. ( GEOFFREY . M )